Dinamika Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia

DINAMIKA PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA.
A.    Latar Belakang.
Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu :
1.      Pertumbuhan.
2.      Penanggulangan kemiskinan.
3.      Perubahan atau transformasi ekonomi.
4.      Keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.
Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Pembangunan di Indonesia telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang ditandai terjadinya perubahan struktur perekonomian. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan :
1.      Merosotnya pangsa sektor primer (pertanian),
2.      Meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri).
3.      Pangsa sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak disertai dengan perubahan struktur tenagakerja yang berimbang (Swasono dan Sulistyaningsih, 1993). Artinya laju pergeseran ekonomi sektoral relatif cepat dibandingkan dengan laju pergeseran tenaga kerja, sehingga Manning (1995) dalam Suhartini (2001) mengatakan bahwa titik balik untuk aktivitas ekonomi (economic turning-point) tercapai lebih dahulu dibanding dengan titik balik penggunaan tenaga kerja (labor turning-point).
Sehingga masalah yang sering diperdebatkan adalah :
1.      Apakah penurunan panga PDB sebanding dengan penurunan pangsa serapan tenagakerja sektoral.
2.      Industri mana yang berkembang lebih cepat, agroindustri atau industri manukfaktur. Jika transformasi kurang seimbang maka dikuatirkan akan terjadi proses pemiskinan dan eksploitasi sumberdaya manusia pada sektor primer. 
Tujuan Pengkajian.
Bertolak dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka makalah ini bertujuan untuk melihat perubahan struktural yang terjadi dalam perekonomian Indonesia, khususnya dinamika perubahan struktur ekonomi dan kesempatan kerja baik antar sektor maupun antar subsektor pada sektor pertanian dan perubahan struktur kualitas sumberdaya manusia di Indonesia. 
B.     Landasan Teori.
Perubahan Struktur Ekonomi.
1.      Teori Arthus Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi didaerah pedesaan dan daerah perkotaan (urban). Dalam teorinya mengasumsikan bahwa suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern diperkotaan dengan industri sebagai sektor utama.Di pedesaan karena pertumbuhan penduduknya tinggi maka terjadi kelebihan supply tenaga kerja dan tingkat hidup masyarakatnya pada kondisi subsistem. Sedangkan di perkotaan mengalami kekurangan tenaga kerja mengakibatkan perbedaan upah. Perbedaan upah di pertanian (pedesaan) dan industri (perkotaan) menarik banyak tenaga kerja pindah dari sektor pertanian ke sektor industri. Secara agregate berpindahnya sebagian tenaga kerja dari sektor dengan upah yang rendah ke sektor dengan upah yang tinggi membuat pendapatan di negara bersangkutan meningkat.
2.      Teori Chenery pada dasarnya sama dengan teori Lewis. Dikenal dengan teori pattern of development, memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomidi negara berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian ke sektor industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Proses transformasi struktural akan mencapai taraf yang paling cepat bila pergeseran pola permintaan domestik ke arah output industri manufaktur diperkuat oleh perubahan serupa dalam komposisi perdagangan luar negeri atau ekspor.
Faktor Penyebab Perbedaan pola dan proses perubahan struktur ekonomi.
1.      Kondisi dan Struktur Awal Ekonomi Dalam Negeri (Economic Base).
2.      Besarnya Pasar Dalam Negeri.
3.      Pola Distribusi Pendapatan.
4.      Karakteristik Industrialisasi.
5.      Keberadaan Sumberdaya Alam (SDA).
6.      Kebijakan Perdagangan Luar Negeri.
C.    Pembahasan.
Dari data yang didapat dari Berita Resmi Statistik BPS, Mei 2010 PDB atas dasar harga berlaku pada
1.      Triwulan I - 2009 mencapai Rp1.317,1 triliun, kemudian pada
2.      Triwulan IV - 2009 meningkat menjadi Rp1.450,8 triliun dan pada
3.      Triwulan I - 2010 meningkat lagi menjadi Rp1.498,7 triliun.
Demikian pula PDB atas harga konstan 2000
1.      Triwulan I-2009 adalah sebesar Rp528,1 triliun.
2.      Triwulan IV – 2009 meningkat menjadi Rp547,5 triliun.
3.      Triwulan I-2010 meningkat lagi menjadi Rp558,1 triliun. 
Atas dasar harga berlaku, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto yang terbesar pada Triwulan I - 2010 adalah
1.      Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp380,9 triliun, kemudian
2.      Sektor Pertanian Rp239,4 triliun, disusul oleh
3.      Sektor Perdagangan-Hotel-Restoran sebesar Rp208,0 triliun,
4.      Sektor Pertambangan-Penggalian sebesar Rp168,1 triliun,
5.      Sektor Konstruksi sebesar Rp150,4 triliun,
6.      Sektor Jasa-jasa sebesar Rp139,2 triliun,
7.      Sektor Keuangan-Real Estat-Jasa Perusahaan sebesar Rp107,6 triliun,dan
8.      Sektor Pengangkutan-Komunikasi sebesar Rp93,4 triliun, serta terakhir
9.      Sektor Listrik-Gas-Air Bersih sebesar Rp11,7 triliun. 
Pada perhitungan atas dasar harga konstan 2000, kesembilan sektor di atas memberikan nilai tambah bruto berturut - turut yaitu :
1.      Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp143,7 triliun,
2.      Sektor Perdagangan-Hotel-Restoran Rp95,9 triliun,
3.      Sektor Pertanian Rp76,0 triliun,
4.      Sektor Keuangan-Real Estat-Jasa Perusahaan Rp54,3 triliun,
5.      Sektor Jasa-jasa Rp52,3 triliun,
6.      Sektor Pengangkutan-Komunikasi Rp50,7 triliun,
7.      Sektor Pertambangan-Penggalian Rp45,0 triliun,
8.      Sektor Konstruksi Rp35,9 triliun, dan
9.      Sektor Listrik-Gas-Air Bersih Rp4,3 triliun.
Dari uraian di atas tampak bahwa transformasi struktural memang telah terjadi di Indonesia, dimana sektor primer secara berangsur mulai tergeser oleh sektor industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa keuangan serta angkutan dan komunikasi. Proses industrialisasi telah berlangsung di Indonesia, terlihat dari semakin besarnya pangsa PDB dari sektor industri. Keindustrian struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya belum sejati, masih sangat dini. Keindustriannya berulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk produk domestic bruto atau pendapatan nasional. Keindustrian yang ada belum didukung dengan kontribusi sektoral dalam menyerap tenaga kerja atau angkatan kerja. Apabila kontribusi sektoral dalam menyumbang pendapatan dan dalam menyerap pekerja ini dihadapkan atau diperbandingkan, maka struktur ekonomi Indonesia secara makro-sektoral ternyata masih dualistis. Karena dari segi penyerapan tenaga kerja, sector pertanian hingga saat ini masih merupakan sector utama sumber kehidupan rakyat. Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sectoral ini senada dengan pergeserannya secara spasial. Dilihat dari kacamata spasial, perekonomian telah bergeser dari semula. Dilihat dari kacamata politik, sejak awal orde baru hingga pertengahan dasawarsa 1980an perekonomian Indonesia berstruktur etatis. Pemerintah atau negara, dengan BUMN dan BUMD sebagai kepamjangan tangannya, merupakan pelaku utama ekonomi. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya, beralasan untuk mengatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama sentralistis. Pembuatan keputusan (decision making) lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintahan daerah atau kalangan bawah pemerintahan, apalagi rakyat dan mereka yang tidak memiliki access ke pemerintahan, lebih cenderung menjadi pelaksana. Struktur ekonomi yang tengah kita hadapi saat ini sesungguhnya merupakan suatu struktur yang transisional. Kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke industrial, sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentralistis. kualitas sumberdaya manusia di Indonesia pun telah mengalami peningkatan, terbukti komposisi penduduk dengan pendidikan setara pendidikan menengah ke atas semakin besar, sebaliknya komposisi penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah dasar ke bawah berkurang. Namun masalahnya adalah perbaikan kualitas sumberdaya manusia tersebut tidak diikuti oleh adanya kemampuan dari pemerintah Indonesia untuk menciptakan kesempatan kerja sesuai dengan kualifikasi dari perbaikan kualitas sumberdaya manusia tersebut. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah ke atas dan bahkan dengan tingkat pendidikan sarjana. 
Implikasi Kebijakan.
1.      Upaya mengatasi terjadinya penumpukan tenagakerja di sektor pertanian yang nota bene pada umumnya berada di daerah pedesaan dapat dilakukan melalui pengembangan industri berbasis pedesaan, dengan harapan di satu sisi mampu menyerap kelebihan tenagakerja tersebut, dan di sisi lain mampu mendatangkan nilai tambah bagi produk pertanian. Sehingga pada akhirnya proses percepatan pemiskinan di sektor pertanian bisa diperlambat.
2.      Pengembangan teknologi pertanian terutama pada daerah-daerah yang kelebihan tenagakerja seyogyangya diarahkan pada inovasi teknologi sarat tenagakerja, sehingga masalah kelebihan tenagakerja pada daerah tersebut dapat dikurangi.
3.      Perlu adanya restrukturisasi industri di Indonesia yang mengarah kepada kesesuaian dengan kualitas dan kualifikasi tenagakerja yang ada sekarang. Atau sebaliknya, jenis pendidikan yang harus dikembangkan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenagakerja, khususnya pasar tenagakerja pada sektor industri. 20Sehingga fenomena banyaknya pengangguran dengan tingkat pendidikan sarjana bisa dikurangi.

4.      Porsi jumlah dana yang dianggarkan pemerintah dalam bentuk investasi di sektor pertanian perlu ditingkatkan lagi, mengingat transformasi tenagakerja relatif lebih respon terhadap perubahan kesempatan kerja di sektor pertanian dibandingkan perubahan kesempatan kerja disektor industri dan jasa.

0 komentar:

Post a Comment