Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Adanya ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Merupakan sebab-sebab terjadinya pemberontakan PRRI.

Rasa kecewa tersebut diwujudkan dengan membentuk dewan - dewan daerah, diantaranya:

1.      Dewan Banteng (Padang) Sumatera Barat berdiri pada tanggal 20 November 1956 yang dipimpin oleh Letkol. Achmad Husein.

2.      Dewan Gajah (Sumatera Utara) dipimpin oleh Kol. M. Simbolon.

3.      Dewan Garuda (Sumatra Selatan) dipimpin oleh Letkol. Barlian.

4.      Dewan Manguni (Sulawesi Selatan) dipimpin oleh Letkol. Ventje Samual. 

Pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol. A. Husein mengambil alih pemerintahan di Sumatra Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo dengan alasan bahwa gubernur tidak dapat bekerja dengan baik. Pada tanggal 15 Februari 1958, Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI. Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah melancarkan berbagai operasi militer yaitu :

1.      Operasi Tegas, dipimpin oleh Letkol. Kaharudin Nasution.

Tugasnya mengamankan Riau, dengan pertimbangan mengamankan instalasi minyak asing di daerah tersebut dan mencegah campur tangan asing dengan dalih menyelamatkan negara dan miliknya.

2.      Operasi 17 Agustus, dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani.

Tugasnya mengamankan daerah Sumatera Barat dan berhasil menduduki Kota Padang pada tanggal 17 April 1958 dan menduduki Bukittinggi pada tanggal 4 Mei 1958.

3.      Operasi Sapta Marga, dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo.

Tugasnya mengamankan daerah Sumatera Utara.

4.      Operasi Sadar, dipimpin oleh Letkol. Dr. Ibnu Sutowo.

Tugasnya mengamankan daerah Sumatera Selatan.

Pada tanggal tanggal 29 Mei 1961, Achmad Hussein menyerahkan diri beserta pasukannya dan diikuti pemimpin yang lain sehingga pemberontakan ini dapat dipadamkan.