Hukum Privat

Hukum Privat

Hukum Privat merupakan hukum (baik material ataupun prosesnya) didasarkan atas kepentingan pribadi-pribadi. Hukum Privat terbagi dua, yakni :
a.       Hukum Sipil dalam arti luas (Hukum perdata dan hukum dagang).
b.      Hukum Sipil dalam arti sempit (Hukum perdata saja).
Dalam bahasa asing, hukum sipil diartikan Privatrecht atau Civilrecht, hukum perdata Burgerlijkerecht, dan hukum dagang Handelsrech. Dibawah ini akan dibahas yang termasuk Hukum Privat, diantaranya :
1.      Hukum Perorangan.
Hukum perorangan membicarakan masalah subjek hukum dalam hukum adat. Dalam hukum adat, subjek hukum perorangan meliputi badan-badan hukum dan manusia, badan-badan hukum antara lain desa, suku, nagari, dan wakaf. Manusia sebagai subjek hukum perorangan dalam hukum adat menunjukkan arti bahwa setiap manusia baik laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam hukum, adat, karena setiap manusia dalam hukum adat adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban.
Manusia sebagai subjek hukum dalam hukum perorangan tidak semuanya dapat melakukan perbuatan hukum yang sah, artinya tidak setiap manusia mampu melakukan perbuatan hukum. Yang dianggap telah mampu melakukan perbuatan hukum dalam hukum adat adalah setiap orang yang sudah dewasa termasuk seorang wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria. Dalam hukum adat tidak ditemukan kriteria yang pasti dalam menentukan seseorang itu dapat disebutkan telah dewasa, karena dalam setiap daerah pada umumnya memiliki kriteria yang berbeda-beda. Mengenai kriteria dewasa,
R. Soepomo menegaskan bahwa dalam hukum adat kriterianya adalah bukan umur, tetapi kenyataan-kenyataan tertentu yang antara lain adalah: Kuwat Gawe (dapat atau mampu bekerja sendiri), artinya cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mampu mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya. Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluannya sendiri.
2.      Hukum Kekayaan.
A.    Definisi Hukum Kekayaan.
Secara umum, hak kekayaan merupakan sekelompok peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang hasil kreatif manusia di bidang ilmu pengetahuan yang hasilnya benda maertiil dan/atau immaterial.
Beberapa ahli berpendapat tentang hak kekayaan intelektual, diantaranya :
1.      Peter Groves (1997).
`Intellectual property’ means any patent, trademark, copyrights, de­sign right, registered design, technical or commercial information or other intellectual property.
2.      David Bainbridge (1993).
Intellectual property laws is that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial repu­tation and goodwill. The subject matter of intellectual property is very wide and includes literary and artistic works, films, com­puter programs, inventitions, designs and marks used by traders for their goods or services.
3.      Caroline Wilson.
Intellectual property rights (IPRs) is the term used to describe the various rights that effort protection to innovative and creative endeavor.
B.     Sumber Hukum Kekayaan.
1.      Sumber Hukum Tertulis.
a.      Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (mulai berlaku tanggal 20 Desember 2000).
b.      Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (mulai berlaku tanggal 20 Desember 2000).
c.       Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (mulai berlaku tanggal 20 Desember 2000).
d.      Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2001).
e.       Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk (mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2001).
f.       Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (mulai berlaku tanggal 29 Juli 2003).
2.      Sumber Hukum Tidak Tertulis :
Contohnya : Aturan Waralaba.
C.    Ruang Lingkup Hukum Kekayaan.
Ruang lingkup hukum kekayaan adalah sebagai berikut :
1.      Hak Cipta dan Hak Terkait.
Hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain berupa buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu serta hal terkait dengan hak cipta. Hak cipta berlaku untuk selama hidup atau 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta.
2.      Paten.
Paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Paten diberikan dalam jangka waktu yang terbatas, tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain termasuk para investor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten supaya investor / pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Sebagai gantinya pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas. Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16 - 20 tahun.
3.      Desain Industri.
Berhubungan dengan perwujudan secara visual dari produk-produk komersial dalam pola dua atau tiga dimensi. Disain industri biasanya tidak melindungi fungsi suatu produk melainkan semata-mata melindungi penampakan luarnya.
4.      Merek.
Pendaftaran sebuah merek digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh sebuah perusahaan tertentu, memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa ijin. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai.
5.      Rahasia Dagang.
Melindungi hampir semua jenis informasi yang bersifat komersial jika info tersebut dikembangkan dan dijaga dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Tidak ada batasan berapa lama info tersebut akan dilindungi. Contoh klasik adalah informasi tentang formula pembuatan Coca cola. Yang tersimpan aman selama 100 tahun Rahasia Dagang juga meliputi daftar pelangggan, metode bisnis.
6.      Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Meningkatnya kepentingan dan ketergantungan pada komputer, menyebabkan para pembuat UU menyediakan perlindungan khusus terhadap disain tata letak sirkuit terpadu yang digunakan dalam komputer dan berbagai produk eksklusif lainnya seperti radio, televisi.
7.      Varietas Tanaman.
Banyak negara yang memiliki UU khusus untuk melindungi varietas tanaman yang baru dikembangkan.Varietas ini biasanya berisi beberapa keunggulan material dari varietas yang telah ada sebelumnya.
8.      Rekayasa Genetik.
Perkawinan silang antara jenis hewan tertentu yaitu jenis hewan baru yang menjadi fokus penelitian para ahli peternakan saat ini Sebagai konsekuensi dari penelitian yang lama dan membutuhkan banyak biaya, para peneliti menuntut invensi mereka yang disebut sebagai organisme yang dimodifikasi secara genetik, diberi perlindungan oleh UU paten.
9.      Internet dan Domain Names.
Perkembangan internet memunculkan masalah baru dalam bidang HaKI, terutama dalam hal hak cipta dan merek. Demikian juga dalam masalah pembuatan domain name di internet . Orang - orang tanpa ijin banyak memakai nama - nama orang terkenal dan merek - merek terkenal untuk kepentingan si pembuat domain name.
3.      Hukum Waris.
A.    Definisi Hukum Waris.
1.      Supomo (1967).
Hukum Waris adalah peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia (generasi ) kepada turunannya.
2.      Ter Haar (1950).
Hukum waris adalah Aturan- aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud tidak berwujud dari generasi pada generasi.
3.      Wirjono Prodjodikoro (1976).
Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara- cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.
4.      Prof. Mr. M.J.A Von Mourik.
Hukum waris merupakan seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasifa orang yang meninggal dunia.
5.      J. Satrio, SH.
Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu/beberapa orang dengan dalam hal ini hukum waris merupakan bagian dari harta kekayaan.
6.      Efendi Perangin SH.
Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditingkatkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.
7.      Prof Ali Afandi SH.
Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.
8.      H. Abdullah Syah (1994).
Hukum Waris menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar / ketentuan,dan pada sya’ra adalah bagian - bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris.
B.     Sumber Hukum Waris.
1.      Sumber Hukum Tertulis :
a.       Undang - Undang KUH Perdata.
b.      Alquran dan Hadist (khusus hukum waris Islam).
2.      Sumber hukum tidak tertulis : kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
C.     Ruang Lingkup Hukum Waris.
1.      Hukum Waris Perdata.
2.      Hukum Waris Adat.
Dalam hukum waris adat ada harta yang tidak dapat dibagikan. Anak perempuan bilamana tidak ada anak laki-laki dapat menutup semua haknya. Anak angkat tetap mendapat warisan dari orang tua angkat. Terdapat ahli waris pengganti.
3.      Hukum Waris Islam.
Hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang berdasarkan Al Quran dan Hadist. Al Quran membahas hukum waris terdapat pada surat An-Nisa’ Ayat 11-12. Dalam hukum waris islam, semua hak waris dapat menuntut haknya, hak ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, anak angkat tidak mendapat warisa, dan tidak ada ahli waris pengganti.
4.      Hukum Keluarga.
A.    Definisi Hukum Keluarga.
Dalam arti sempit, keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang berdiam dalam suatu tempat. Hukum Keluarga mengatur hubngan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan perkawinan. Jauh dekat hubugan darah mempunyai arti penting dalam perkawinan, pewarisan dan perwalian dalam keluarga.
B.     Sumber Hukum Keluarga.
1.      Sumber hukum keluarga tertulis kaidah - kaidah hukum yang bersumber dari UU, Yurisprodensi, dan traktat.
a.       KUHPerdata.
b.      Perarturan Perkawinan Campuran (Regelijk op de Gemengdehuwelijk), Stb 1898 No.158.
c.       Ordonansi perkawinan indonesia, kristen, jawa,Minahasa dan ambon, Stb 1933 No.74.
d.      UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk .
e.       UU No.1/ 1974 tentang perkawinan, dengan berlakunya UU ini mencabut berlakunya ketentuan - ketentuan mengenai perkawinan dan segala akibat hukuman yang terdapat dalam buku I KUHPdt.
f.       PP No.9 tahun 1975 ttg Peraturan Pelaksana UU No. 1 thn 1974 tentang perkawinan.
g.      PP No.10 / 1983 jo. PP No. 45 / 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. hInpres No.1/1991 tentang KHI.
2.      Sumber hukum yang tidak tertulis, merupakan kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
C.    Ruang Lingkup Hukum Keluarga.
1.      Perkawinan.
Perkawinan merupakan eksistensi institusi aatu melegalkan hubungan hukum antara seorang lelaki dengan seorang wanita tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME.
2.      Kekuasaan Orang Tua.
Ikatan perkawinan pada dasarnya akan mengakibatkan hubungan hukum tentang hak dan kewajiban, yakni :
a.       Hak dan kewajiban suami istri.
b.      Hak dan kewajiban suami istri terhadap anaknya.
c.       Hubungan hukum dalam kaitannya dengan pihak ketiga.
3.      Perwalian.
Perwalian merupakan pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seseorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berda dalam kekuasaan orang tua. Ketentuan tentang perwalian diatur dalam KUH Perdata.
4.      Pengampuan.
Pengampuan merupakan bentuk khusus dari perwalian yang diperuntukkan bagi orang yang sudah dewasa tetapi terhubung oleh sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak/kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak leluasa.


0 komentar:

Post a Comment