Hukum Publik

Hukum Publik

Hukum Publik merupakan hukum yang didasarkan pada kepentingan publik, materi dan prosesnya atas dasar otoritas publik. Publik di sini diwakili oleh Negara.
Hukum Publik dibagi lima, yakni :
1.      Hukum Tata Negara,
2.      Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara),
3.      Hukum Pidana,
4.      Hukum Acara,
5.      Hukum Internasional :
a.       Hukum perdata Internasional,
b.      Hukum Publik Internasional.
Saya akan bahas satu persatu tentang Hukum Publik ini, Diantaranya :
1.      Hukum Tata Negara (HTN).
A.    Definisi Hukum Tata Negara (HTN).
Berikut beberapa definisi HTN dari para ahli :
1.      Van Vallenhoven.
HTN mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut.
2.      Scholten.
HTN adalah hukum yang mengatur organisasi daripada Negara.
3.      Van der Pot.
HTN adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu - individu.
4.      Longemann.
HTN adalah hukum yang mengatur organisasiorganisasi Negara.
5.      Apeldoorn.
HTN dalam arti sempit menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.
6.      Wade and Philips.
HTN mengatur alat-alat perlengkapan Negara, tugas, dan hubungannya antar perlengkapan Negara itu
7.      Paton.
HTN adalah hukum mengenai alat-alat, tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan Negara.
8.      R. Kranenburg.
HTN meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara- terdapat dalam UUD.
9.      Utrecht.
HTN mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara.
B.     Sumber Hukum Tata Negara (HTN).
Sumber hukum HTM di antaranya sebagai berikut :
1.      Nilai - nilai konstitusi yang tak tertulis.
2.      Undang-undang dasar, pembukaan dan pasal-pasalnya.
3.      Peraturan perundangan tertulis.
4.      Jurisprudensi peradilan.
5.      Constitutional Conventions (Kebiasaan Ketatanegaraan).
6.      Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi Ius Comminis Opinio Doctorum.
7.      Hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi Hukum Nasional.
Ketujuh sumber hukum di atas penerapannya tergantung pada keyakinan hakim. Dapat dipakai secara kumulatif atau alternatif, urutannya tidak mutlak, dan tidak menunjukkan hirarki. Untuk menentukan manakah yang paling utama, tergantung kasus yang dihadapi dan penilaian hakim.
C.    Ruang Lingkup Hukum Tata Negara (HTN).
Ruang lingkup HTN antara lain sebagai berikut: 1) Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara. 2) Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu. 3) Cara bagaimana ditempati oleh pejabat. 4) Fungsi jabatan-jabatan itu. 5) Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu. 6) Hubungan antara jabatan-jabatan. 7) Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. 
2.      Hukum Administrasi Negara (HAN).
Hukum Administrasi Negara di Indonesia berasal dari Belanda yang disebut Administratif Recht atau Bestuursrecht yang berarti Lingkungan Kekuasaan / Administratif di luar dari legislatif dan yudisil. Di Perancis disebut Droit Administrative. Di Inggris disebut Administrative Law. Di Jerman disebut Verwaltung recht.
Sejarah Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan di Belanda disatukan dalam HTN yang disebut Staats en Administratiefrecht.
A.    Definisi Hukum Administrasi Negara (HAN).
Pada dasarnya definisi HAN sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun, sebagai pegangan dapat diberikan beberapa definisi sebagai berikut :
1.      Oppen Hein.
HAN merupakan suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh HTN.
2.      J.H.P. Beltefroid.
HAN adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.
3.      Logemann.
HAN adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.
4.      De La Bascecoir Anan.
HAN adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.
5.      L.J. Van Apeldoorn.
HAN adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.
6.      A.A.H. Strungken.
HAN adalah aturanaturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.
7.      J.P. Hooykaas.
HAN adalah ketentuanketentuan mengenai campur tangan dan alat-alat perlengkapan negara dalan lingkungan swasta.
8.      Sir. W. Ivor Jennings.
HAN adalah hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi.
9.      E. Utrecht.
HAN adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan negara melakukan tugas mereka secara khusus.
Dari pengertian-pengertian di atas, bidang HAN sangat luas, banyak segi, dan macam ragamnya. Pemerintah adalah pengurus dari pada negara. Pengurus negara adalah keseluruhan dari jabatan-jabatan didalam suatu Negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik Negara dan pemerintahan. Apa yang dijalanakan oleh pemerintah adalah tugas negara dan merupakan tanggung jawab dari pada alat-alat pemerintahan. Dapat disimpulkan HAN adalah hukum mengenai pemerintah/eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai administrator negara.
B.     Sumber Hukum Administrasi Negara (HAN).
Berikut sumber hukum HAN :
1.      Pancasila.
2.      UUD 1945.
3.      TAP MPR.
4.      Perpu.
5.      PP.
6.      Kepres.
7.      Permen dan Kepmen.
8.      Perda dan Kepkada.
9.      Yurisprudensi.
10.  Hukum Tidak tertulis.
11.  Hukum Internasional.
12.  Keptu.
13.  Doktrin.
C.    Ruang Lingkup Hukum Administarsi Negara (HAN).
Beberapa ahli mengemukakan berbagai ruang lingkup HAN.
1.      Walther Burckharlt (Swiss).
Bidang - bidang pokok HAN di antaranya :
a.       Hukum Kepolisian.
Kepolisian dalam arti sebagai alat administrasi negara yang sifat preventif misalnya pencegahan dalm bidang kesehatan, penyakit flu burung, malaria, pengawasan dalam pembangunan, kebakaran, lalu lintas, lalulintas perdagangan (ekspor - impor).
b.      Hukum Kelembagaan.
Administrasi wajib mengatur hubungan hukum sesuai dengan tugas penyelenggara kesejahtreaan rakyat missal dalam bidang pendidikan, rumah sakit, tentang lalu lintas (laut, udara dan darat), Telkom, BUMN, Pos, pemeliharaan fakir miskin, dan sebagainya.
c.       Hukum Keuangan.
Aturan-aturan tentang keuangan negara, missal pajak, bea cukai, peredaran uang, pembiayaan negara dan sebagainya.
2.      Prajudi Atmosudirdjo.
Ruang Lingkup HAN Meliputi :
a.       Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada administrasi negara.
b.      Hukum tentang organisasi dari administrasi Negara.
c.       Hukum tentang aktifitas-aktifitas dari administrasi negara yang bersifat yuridis.
d.      Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara.
Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah, yang dibagi menjadi :
a.       Hukum Administrasi Kepegawaian.
b.      Hukum Administrasi Keuangan.
c.       Hukum Administrasi Materiil.
d.      Hukum Administrasi Perusahaan Negara.
e.       Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara.
D.    Perbedaan Antara HTN dan Hukum Administrasi Negara.
Dilihat dari segi sejarah,sebelum abad ke 19 HAN menyatu dengan HTN dan baru setelah abad ke 19 HAN berdiri sendiri.
Mengenai batasan antara HTN dengan HAN, terdapat dua perbedaan pendapat, yaitu :
1.      Golongan yang berpendapat bahwa antara HTN dan HAN terdapat perbedaan yang prinsipil.
a.       Oppen Heim.
Pokok bahasan HTN adalah Negara dalam keadaan diam (strats in rust), di mana HTN membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang serta membagi bagikan tugas pekerjaan kepada alat-alat perlengkapan negara ditingkat tinggi dan tingkat rendah. Sedangkan HAN adalah Negara dalam keadaan bergerak (staats in beveging) di mana HAN melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh HTN baik ditingkat tinggi maupun ditingkat rendah.
b.      Van Vallen Hoven.
HAN mengatakan semua peraturan-peraturan hukum setelah dikurangi hukum-hukum materiil Tata Negara, Pidana dan Perdata. HAN merupakan pembatasan dari kebebasan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Badan - badan kenegaraan memperoleh kewenangan dari HTN, dan dalam melaksanakan kewenangan itu badan-badan kenegaraan haruslah berdasarkan pada HAN.
2.      Golongan yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan prinsipil antara HTN dan HAN.
Perbedaannya hanya pada titik berat / fokus pembahasan.
HTN fokusnya adalah hukum rangka dasar dari negara, sedangkan HAN adalah administrasi dari Negara. Oleh karena itu, HAN merupakan hukum khusus dari HTN.
a.       Kranenburg.
Tidak ada perbedaan yang prinsipil antara HTN dengan HAN, perbedaannya hanya terjadi dalam praktek dalam rangka tercapainya suatu kemanfaatan saja. HTN adalah hukum mengenai struktur umum daripada suatu pemerintahan Negara. Sedangkan HAN merupakan peraturan-peraturan yang bersifat khusus.
b.      Mr. Prins.
HTN mempelajari hal-hal yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari negara. HAN menitikberatkan kepada hal-hal yang bersifat teknis yang selama ini kita tidak berkepentingan hanya penting bagi para spesialis.
3.      Hukum Pidana.
A.    Definisi Hukum Pidana.
Berikut beberapa definisi Hukum Pidana dari para ahli :
1.      Prof. Moeljatno.
Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar - dasar dan aturan untuk :
a.      Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dg disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Criminal Act).
b.      Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (Criminal Liability / Criminal Responsibility).
c.       Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Criminal Procedure / Hukum Acara Pidana).
2.      Prof. Pompe.
Hukum Pidana adalah semuaaturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.
3.      Prof. Van Hamel.
Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.
4.      Prof. Simons.
Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana), barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.
B.     Sumber Hukum Pidana.
1.      KUHP (beserta UU yang merubah dan menambahnya).
a.       Buku I tentang Ketentuan Umum (pasal 1 – 103).
b.      Buku II tentang Kejahatan (pasal 104 –488).
c.       Buku III tentang Pelanggaran (pasal 489 – 569).
2.      UU Pidana di luar KUHP.
a.       UU Anti Subversi, UU No. 11/PNPASAL/1963 (Sudah dihapus).
b.      UU Pemberantasan T.P. Korupasali, UU No. 20/2001 jo UU No. 31/1999.
c.       UU Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 7/drt/1955.
d.      Perpu1/2002 UU 15/2003 Anti Terorisme.
e.       UU Money Laundering.
3.      Ketentuan Pidana dalam peraturan perundang - undangan Non – Pidana :
a.      UU Lingkungan.
b.      UU Pers.
c.       UU Pendidikan Nasional.
d.      UU Perbankan.
e.       UU Pajak.
f.       UU Partai Politik.
g.      UU Pemilu.
h.      UU Merek.
i.        UU Kepabeanan.
j.        UU Pasar Modal.
C.    Ruang Lingkup Hukum Pidana.
Hukum pidana dapat dibagi menjadi :
1.      Hukum Pidana Materil dan Formil.
a.      Hukum Pidana Materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai pidana.
Contohnya KUHP.
b.      Hukum Pidana Formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana.
Contohnya KUHAP.
2.      Hukum Pidana Umum dan Khusus.
a.       Hukum Pidana Umum (Algemene Strafrecht) memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.
Contohnya : KUHP, UULLAJ.
b.      Hukum Pidana Khusus (Bijzonder Strafrecht) memuat aturan-aturan hukum pidana umum yang menyangkut golongan - golongan tertentu, dan berkaitan dengan jenis - jenis perbutan tertentu.
Contohnya Hukum Pidana Ekonomi.
3.      Hukum Pidana yang Dikodifikasi (KUHP & KUHPT) dan yang Tidak Dikodifikasi (tersebar di luar KUHP).
a.       Hukum Pidana yang Dikodifikasikan (codificatie) adalah hukum pidana tersebut telah disusun secara sistematis dan lengkap dalam kitab undang-undang, misalnya Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
b.      Hukum Pidana Tidak Terkodifikasi adalah peraturan - peraturan pidana yang terdapat di dalam undang-undang atau peraturan - peraturan yang bersifat khusus (van HATTUM).
4.      Hukum Pidana Tertulis dan Tidak Tertulis (Hukum Adat).
a.      Hukum Pidana Tertulis.
Hukum Pidana Tertulis adalah hukum pidana undang-undang, yang bersumber dari hukum yang terkodifikasi yaitu Kitab Undang-udang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bersumber dari hukum yang diluar kodifikasi yang tersebar dipelbagai peraturan perundang-undangan. Hukum pidana yang berlaku dan dijalankan oleh negara adalah hukum tertulis saja, karena dalam hal berlakunya hukum pidana tunduk pada asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 (1) KUHP.
b.      Hukum Pidana Tidak Tertulis (Hukum Adat).
Hukum Pidana Tidak Tertulis tidak dapat dijalankan. Namun demikian ada satu dasar hukum yang dapat memberi kemungkinan untuk memberlakukan hukum pidana adat (tidak tertulis) dalam arti yang sangat terbatas berdasarkan Pasal 5 (3b) UU No. 1/Drt/1951.
5.      Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional.
Hukum pidana merupakan hukum publik karena mengatur hubungan antar negara dan warga negara dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat oleh karena itu negara berwajiban melindungi kepentingan dan kemanan (harta benda dan nyawa) negara dan masyarakat.
4.      Hukum Internasional.
A.    Definisi Hukum Internasional.
Hukum Internasional adalah hukum yang berkaitan dengan peristiwa Internasional. Hukum Internasional merupakan hukum positif dari suatu negara. Namun Hukum Internasional dikategorikan sebagai “Soft Law”.
B.     Ruang Lingkup Hukum Internasional.
1.      Peristiwa Tantra Internasional atau Hukum Internasional Publik.
Hukum Internasional Publik mengatur hubungan yg melintasi batas negara dan bukan bersifat perdata. Hubungan tsb dpt dilakukan oleh :
a.       Negara dengan Negara.
b.      Negara dengan subyek hukum lain bukan negara (misalnya organisasi internasional).
c.       Subyek hukum bukan negara satu sama lain.
2.      Peristiwa Perdata Internasional atau Hukum Perdata Internasional.
Hukum Perdata Internasional merupakan suatu hubungan bidang hukum perdata (antar pribadi) yang mengandung unsur asing, namun para pihak tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing.
Secara substansif Hukum Perdata Internasional meliputi :
a.       Hukum Pribadi :
Status Personal, Kewarganegaraan, Domisili, Pribadi Hukum.
b.      Hukum Harta Kekayaan :
Harta Kekayaan Materiil, Immateril, Perikatan.
c.       Hukum Keluarga :
Perkawinan, Hub. Ortu-anak, Adopsi, Perceraian, Harta Perkawinan.
d.      Hukum Waris :
Pewaris, Ahli Waris dan Obyek Hukum Waris.
C.    Sumber Hukum Internasional.
Hukum Internasional Publik bersumber pada Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu :
1.      Perjanjian Internasional , utk dpt diterapkan di suatu negara melalui proses Ratifikasi.
2.      Prinsip - prinsip Hukum Umum yg diakui oleh Negara - negara beradab dan menjunjung tinggi hukum,
Contoh : asas Pacta sunt servanda.
3.      Keputusan Pengadilan,
Contoh : ICC, ICJ.
4.      Yurisprudensi dan Pendapat Sarjana.
5.      Kebiasaan Internasional.

Hukum Perdata Internasional bersumber pada Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving (A.B). 

0 komentar:

Post a Comment