Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju

Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju

A.    Perkembangan Kependudukan
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan   Indonesia sudah beberapa kali melakukan sensus penduduk.Indonesia telah melakukan sesnsus penduduk sebanyak 6 kali yaitu tahun 1961,1971,1980,1990,2000,dan 2010. Indonesia menerapakan kebijakan progam KB atau keluarga berencana.Progam tersebut diharapakan bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
1.      Dampak Pertumbuhan Penduduk.
Pertumbuhan penduduk membawa akibat pada berbagai aspek kehidupan manusia. Pada gilirannnya,pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada pertumbuhan aspek biofisik atau sumber daya alam .Jadi manusia perlu melakukan upaya agar laju pertumbuhan penduduk terkendali.
a.      Dampak Positif.
1.      Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
2.      Bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha local.
3.      Meningkatnya investasi atau penanaman modal.
4.      Meningkatnya inovasi.
b.      Dampak Negatif.
1.      Meningkatnya angka pengangguran.
2.      Meningkatnya angka criminal.
3.      Meningkatnya angka kemiskinan.
4.      Berkurangnya lahan pertanian dan pemukiman.
5.      Makin banyaknya limbah dan polusi.
6.      Ketersediaan pangan makin berkurang.
7.      Kesehatan masyarakat makin menurun.
8.      Berkurangnya permukiman tidak layak huni.
2.      Upaya Indonesia Untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk .
Upaya yang terkait dengan pendendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia diantaranya :
a.       Progam KB atau keluarga berencana yang dibuat pada tahun 1970-an.
b.      Pemerintah juga berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pendidikan.
c.       Upaya lainnya yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yaitu dengan meningkatkan peran pemuda dalam berbagai aktivitas seperti olahraga,seni,dan budaya.
3.      Mobilitas Penduduk di Indonesia.
a.      Urbanisasi.
Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan membuat berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jumlah peningkatan penduduk kota yang padat tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, perumahan, dan lainnya. Urbanisasi di Indonesia sangat jelas terjadi di Pulau Jawa.Akibatnya Pulau Jawa menjadi sangat padat penduduknya.
b.      Transmigrasi.
Transmigrasi adalah perpindahan penduduk antar provinsi di Indonesia.Tujuannya menyebarkan penduduk yang padat,dalam hal ini Pulau Jawa dan Bali,ke daerah yang masih jarang penduduknya.  Transmigrasi sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda yang kemudian dilanjutkan dengan penjajahan jepang dan setelah itu merdeka. 
B.     Perkembangan Politik .
Sejak awal kemerdekaan hingga awal reformasi tahun 1998 politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Misalnya, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, kemudian sistem itu diubah menjadi sistem demokrasi terpimpin.  Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer atau biasa disebut dengan demokrasi liberal.  
1.      Perkembangan Politik pada Awal Kemerdekaan.
Pada awal Kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya. Hal ini ditandai dengan pembentukan struktur pemerintahan,  perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), serta perubahan bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan. Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia.
Berikut ini perkembangan politik di Indonesia sejak awal Kemerdekaan :
a.      UUD 1945 ditetapkan dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sehingga Indonesia memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara.
b.      Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia.
c.       Pembagian Wilayah Indonesia.
d.      Pembentukan kementerian.
e.       Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membentuk KNIP yang bertugas menjalankan pengawasan GBHN.
f.       Tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan BKR dan pada tanggal 5 Oktober, dibentuk tentara nasional yang disebut dengan TKR.
1.      Perubahan menjadi RIS.
Pada tanggal 23 Agustus-2 Nopember 1949 dilaksanakan KMB di Den Haag, Belanda mengakui Indonesia secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia. Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah.
2.      UUD Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS.
Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia.
3.      Kembali ke Negara Kesatuan.
Pada awal bulan Mei 1950, terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950 muncul kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia untuk itu dibentuk dibentuklah UUDS 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2.      Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.
a.      Pergantian Kabinet pada masa Demokrasi Liberal.
 Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal (1950–1959) dengan pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin perdana menteri. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara.
Pada masa Demokrasi Liberal ini, terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu :
1.      Kabinet Natsir.
2.      Kabinet Sukiman.
3.      Kabinet Wilopo.
4.      Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
5.      Kabinet Burhanudin Harahap.
6.      Kabinet Ali Sastroamidjojo II .
7.      Kabinet Djuanda.
b.      Pemilu 1955.
Persiapan pelaksanaan pemilu dilakukan sejak masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada masa kabinet ini, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Pada tanggal 29 September 1955, dilaksanakan pemilu DPR yang berjumlah 272 orang. Pemilu dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pada tanggal 15 Desember 1955, dilaksanakan pemilu anggota dewan konstituante sebanyak 520 orang. Anggota dewan ini dilantik pada tanggal 10 November 1956.
c.       Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi dibubarkannya Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 dibentuknya MPRS dan DPAS. Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka berakhirlah Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada Presiden. Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang sehingga PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan G30S/PKI. Peristiwa G30S/PKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai tempat.
3.      Perkembangan Politik pada Masa Orde Baru.
a.      Pembubaran PKI dan organisasi massanya.
Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormasnya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia.  Pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30S/PKI.
b.      Penyederhanaan Partai Politik.
Pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik yang didasarkan pada kesamaan program. Tiga kekuatan sosial politik masa Orde Baru.
c.       Pemilihan Umum.
Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu.
d.      Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah memberikan peran ganda ABRI yang dikenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. ABRI berperan dalam hankam dan mengatur negara. ABRI  diizinkan memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya.
4.      Perkembangan Politik pada masa Reformasi.
a.      Reformasi politik.
Pada tahun 1998, masa pemerintahan Orde Baru berakhir ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia, dan dimulailah Orde Reformasi.
b.      Pembenahan di bidang politik. Pemilu.
Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu legeslatif adalah pemilu untuk memilih partai politik dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD.  Pemilu presiden putaran pertama untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu presiden putaran kedua dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan paling tidak 50% pada putaran pertama.  Pemilu presiden tahun 2004 diikuti oleh lima pasang calon presiden dan Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden yang ke-6 Indonesia dan dilantik pada 20 Oktober 2004. Tahun 2009 dilaksanakan pemilu yang diikuti 38 parpol dan Partai Demokrat unggul dengan 20,85% suara.

(Materi IPS Semester 1 kelas 9). 

0 komentar:

Post a Comment