Tindak Pidana


A.    Pengertian Tindak Pidana.
Istilah tindak pidana sebagai terjemah strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana narkotika, dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.
Para ahli hukum mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut :
1.      Moeljatno .
Berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2.      Bambang Poernomo.
Berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
B.     Unsur – Unsur Tindak Pidana.
Setelah mengetahui definisi dan pengertian tindak pidana, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu :
1.      Unsur Objektif.
Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan - tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :
a.       Sifat melanggar hukum.
b.      Kualitas dari si pelaku.
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
c.       Kausalitas.
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2.      Unsur Subjektif.
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
Unsur itu terdiri dari :
a.       Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
b.      Maksud dari suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
c.       Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahtan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
d.      Merencanakan terlebih dahulu.
e.       Perasaan takut.
C.    Macam – Macam Tindak Pidana.
Berikut merupakan pembagian jenis tindak pidana :    
1.      Kejahatan dan Pelanggaran.
Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut : pelanggaran criterium apakah yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu ? KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya membrisir atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu.
Ada dua pendapat :
a.      Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kwalitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah :
1.      Rechtdelicten Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan
Misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (mala perse).
2.      Wetsdelicten Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana.
Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (mala quia prohibita). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kwalitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.
b.      Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kwantitatif.
Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”. Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menentang. Seminar Hukum Nasional 1963 tersebut di atas juga berpendapat, bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik itu harus ditiadakan. Kejahatan ringan : Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (1), 315, 407.
2.      Delik Formil dan Delik Materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil).
a.      Delik Formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.   
Misalnya :
1.      Penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP);  
2.      Penyuapan (pasal 209, 210 KUHP);
3.      Sumpah palsu (pasal 242 KUHP);
4.      Pemalsuan surat (pasal 263 KUHP);
5.      Pencurian (pasal 362 KUHP).
b.      Delik Materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki  (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.
Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.
3.      Delik Commisionis, Delik Ommisionis dan Delik Commisionis per ommisionen commissa.
a.       Delik Commisionis :
Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
b.      Delik Ommisionis :
Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan,
Misalnya : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).
c.       Delik Commisionis per Ommisionen Commissa :
Delik yang berupa pelanggaan larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapa dilakukan dengan cara tidak berbuat.
Misalnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).
4.      Delik Dolus dan Delik Culpa (doleuse en culpose delicten).
a.      Delik Dolus :
Delik yang memuat unsur kesengajaan.
Misalnya : pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
b.      Delik Culpa :
Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur
Misalnya : pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP.
5.      Delik Tunggal dan Delik Berangkai (enkelvoudige en samenge-stelde delicten).
a.       Delik Tunggal :
Delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
b.      Delik Berangkai :
Delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan,
Misalnya : pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).
6.      Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (voordurende en aflopende delicten).
Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus,
Misal : merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).
7.      Delik aduan dan delik laporan (klachtdelicten en niet klacht delicten).
Delik aduan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij).
Misalnya : penghinaan (pasal 310 dst. jo 319 KUHP) perzinahan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, ps. 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2).
Delik Aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :  
a.       Delik Aduan yang Absolut, ialah
Misalnya. : pasal 284, 310, 332.
Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
b.      Delik aduan yang Relative ialah
Misalnya. : pasal 367,
Disebut relatif karena dalam delik - delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.
Catatan : perlu dibedakan antara aduan dengan gugatan dan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata, misal : A menggugat B di muka pengadilan, karena B tidak membayar hutangnya kepada A. Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada Polisi atau Jaksa.
8.      Delik Sederhana dan Delik yang ada Pemberatannya / Peringannya (eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilierde delicten).
a.      Delik yang ada pemberatannya,
Misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363).
b.      Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu,
Misal : pembunuhan kanak - kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”.
c.       Delik Sederhana.
Misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP). 
9.      Delik Ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan Bukan Delik Ekonomi.
Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.


0 komentar:

Post a Comment