Pemungutan Pajak : Teori, Asas dan Yuridiksi Pemungutan Pajak


Pemungutan Pajak : Teori, Asas dan Yuridiksi Pemungutan Pajak

A.    Teori Pemungutan Pajak.
Segala peraturan perundang – undangan di perpajakan berlandaskan berdasarkan pancasila karena pancasila merupakan hukum dasar nasional. Pancasila sebagai penguji ataupun tolak ukur dalam setiap undang – undang pajak.
Dalam pasal 23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang – undang”.
Dapat disimpulkan bahwa pajak dan pungutan telah dilegalkan oleh Negara untuk memberikan kewenangan terhadap Negara untuk memungutnya, dengan syarat harus berdasarkan undang – undang. Oleh karena itu pajak maupun pungutan dapat berjalan dengan adanya persetujuan dari rakyat yang diwakili oleh DPR atau dapat disebutkan sebagai “No Taxation Without Representation”.
Terdapat beberapa asas yang berhubungan dengan Hak Negara dalam memungut Pajak, yaitu :
1.      Teori Asuransi.
Negara telah melindungi masyarakat ( seseorang ), dan sudah sepatutnya masyarakat memberikan timbal balik ( premi ) kepada Negara. Meskipun tidak semua masyarakat merasakannya karena pajak tidak memiliki balas jasa secara langsung.
2.      Teori Kepentingan.
Negara yang melindungi kepentingan warga Negara dengan memperhatikan beban pajak yang diterima setiap warga Negara untuk memenuhi biaya atau pengeluaran negara.
3.      Teori Daya Pikul.
Setiap warga Negara memperoleh beban pajak yang sama, jadi setiap warga akan merasakan beban atau berat yang sama. Jadi semakin besar penghasilan semakin besar pula pajak yang yang dikeluarkan.
4.      Teori Daya Beli.
Dapat disamakan seperti pompa yaitu dari gaya beli masyarakat untuk daya beli Negara dan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Teori ini dapat juga disamakan dengan fungsi pajak sebagai pengatur ( regulerent ).
5.      Teori Bakti.
Teori ini berbeda dengan teori asuransi, teori ini berdasarkn paham – paham organische staatler yang mengajarkan bahwa sifat Negara sebagai organisasi ( perkumpulan ) dari individu maka akan timbul hak mutlak Negara untuk memungut pajak.
B.     Yurisdiksi Pemungutan Pajak.
Dalam melakukan pemungutan Negara juga memiliki batasan kewenangan yang dapat dilakukan agar pemungutannya tidak menjadi berulang – ulang yang bisa memberatkan orang dikenakan pajak yang  biasa disebut yurisdiksi.
Yurisdiksi pemungutan pajak antara lain sebagai berikut :
1.      Asas Sumber.
Yaitu apabila obyek pajak tersebut berasal dari Indonesia maka Indonesia berwenang untuk memungut pajak subyek pajak pemiliknya.
2.      Asas Kewarganegaraan.
Yaitu Negara berwenang memungut pajak kepada setiap warga Negara meskipun warga Negara tersebut tidak berkedudukan atau tinggal didalam negeri asalkan masih menjadi warga Negara tersebut.
3.      Asas Tempat Tinggal.
Yaitu siapapun maupun badan yang berkedudukan atau bertempat tinggal dalam Negara tersebut, maka Negara berkewenangan memungut pajak atas yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkanya.
Berdasarkan ketiga yuridiksi tersebut suatu Negara dapat memungut pajak kepada siapapun yang termasuk kedalamnya oleh karena itu diperlukan peraturan tambahan supaya wajib pajak tersebut tidak terkena pajak berganda yang memberatkan apabila wajib pajak terkena pajak dari Negara Indonesia dengan pajak yang kena diluar negeri. Peraturan tambahan yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda yang biasanya berisi mengenai beberapa hal sebagai berikut :
1.      Ketentuan tentang hal – hal yang menjadi ruang lingkup dari suatu tax treaty yang terdiri atas : 
a.       Jenis – jenis pajak yang diatur dalam tax treaty. 
b.      Subyek pajak yang dapat memanfaatkan tax treaty.
2.      Ketentuan yang mengatur definisi dari istilah yang ada dalam tax treaty.
3.      Ketentuan yang mengatur tentang hak pemajakan suatu Negara atas suatu jenis penghasilan.
4.      Ketentuan yang mengatur tentang pemberian fasilitas eliminasi atau keringanan pajak berganda.
5.      Ketentuan yang mengatur tentang pencegahan upaya penghindaran pajak yang terdiri atas :
a.       Ketentuan tentang hubungan istimewa.
b.      Ketentuan tentang kerjasama antar otoritas perpajakan.
c.       Ketentuan tentang pertukaran informasi.
6.      Ketentuan lainnya seperti ketentuan tentang non-diskriminasi, diplomat, territorial ekstensi dan bantuan untuk melakukan pemungutan pajak.
7.      Ketentuan tentang saat dimulai dan berakhirnya suatu tax treaty

Hukum Agraria : Pengertian dan Asas - Asasnya



A.    Pengertian Hukum Agraria.
Istilah tanah (agraria) berasal dari beberapa bahasa, dalam bahasas latin agre berarti tanah atau sebidang tanah . agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah, dalam bahasa inggris agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan usaha pertanian, sedang dalam UUPA mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
1.      Hukum agraria dalam arti sempit
Yaitu merupakan bagian dari hukum agrarian dalam arti luas  yaitu hukum tanah atau hukum tentang tanah yang mengatur mengenai permukan atau kulit bumi saja atau pertanian.
2.      Hukum agraria dalam arti luas
Yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
B.     Pengertian Hukum Agraria Menurut Para Ahli.
Ada berbagai Pengertian tentang hukum Agraria menurut Para Ahli Hukum, diantaranya :
1.      Mr. Boedi Harsono.
Hukum Agraria Ialah kaidah - kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
2.      Drs. E. Utrecht SH.
Hukum Agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka.
3.      Bachsan Mustafa SH.
Hukum Agraria adalah himpunan peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya para pejabat pemerintah menjalankan tugas dibidang keagrariaan.
C.    Azas - Azas Hukum Agraria.
Ada 9 asas hukum Agraria, diantaranya :
1.      Asas Nasionalisme.
Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama warga Negara baik asli maupun keturunan.
2.      Asas dikuasai oleh Negara.
Yaitu bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1 UUPA).
3.      Asas hukum adat yang disaneer.
Yaitu bahwa hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agraria adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya.
4.      Asas Fungsi Sosial.
Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan(pasal 6 UUPA).
5.      Asas Kebangsaan atau (demokrasi)
Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa stiap WNI baik asli maupun keturunan berhak memilik hak atas tanah.
6.      Asas Non Diskriminasi (tanpa pembedaan).
 Yaitu asas yang melandasi hukum Agraria (UUPA).UUPA tidak membedakan antar sesama WNI baik asli maupun keturunan asing jadi asas ini tidak membedakan-bedakan keturunan-keturunan anak artinya bahwa setiap WNI berhak memilik hak atas tanah.
7.      Asas Gotong Royong.
Bahwa segala usaha bersama dalam lapangan agrarian didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk-bentuk gotong royong lainnya, Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria (pasal 12 UUPA).
8.      Asas Unifikasi.
Hukum agraria disatukan dalam satu UU yang diberlakukan bagi seluruh WNI, ini berarti hanya satu hukum agraria yang berlaku bagi seluruh WNI yaitu UUPA.
9.      Asas Pemisahan Horizontal (horizontale scheidings beginsel).
Yaitu suatu asas yang memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas vertical (verticale scheidings beginsel ) atau asas perlekatan yaitu suatu asas yang menyatakan segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu tubuh dengan kebendaan itu dianggap menjadi satu dengan benda itu artinya dalam asas ini tidak ada pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya.
D.    Hak - Hak Atas Tanah.
Hak – hak atas diantaranya adalah :
1.      Hak Milik.
a.      Dasar hukum untuk pemilikan hak milik atas tanah yaitu pasal 20-27 UUPA.
b.      Mempunyai sufat turun temurun.
c.       Terkuat dan terpenuh.
d.      Mempunyai fungsi social.
e.       Dapat beralih atau dialihkan.
f.       Dibatasi oleh ketentan sharing (batas maksimal) dan dibatasi oleh jumlah penduduk.
g.      Batas waktu hak milik atas tanah adalah tidak ada batas waktu selama kepemilikan itu sah berdasar hokum.
h.      Subyek hukum hak milik atas tanah yaitu WNI asli atau keturunan, badan hukum tertentu.
2.      Hak Guna Bangunan.
Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 UUPA untuk perusahaan pertanian atau peternakan.
a.       Jangka waktu 25 tahun dan perusahaan yang memerlukan waktu yang cukup lama bisa diberikan selama 35 tahun.  
b.      Hak yang harus didaftarkan.
c.       Dapat beralih karena pewarisan.
d.      Obyek HGU yaitu tanah negara menurut pasal 28 UUPA jo pasal 4 ayat 2, PP 40/96.
Apabila tanah yang dijadikan obyek HGU tersebut merupakan kawasan hutan yang dapat dikonversi maka terhadap tanah tersebut perlu dimintakan dulu perlepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan (pasal 4 ayat 2 UUPA, PP 40/96). Apabila tanah yang dijadikan obyek HGU adalah tanah yanh sah mempunyai hak maka hak tersebut harus dilepaskan dulu (pasal 4 ayat 3, PP 40/96). Dalam hal tanah yang dimohon terhadap tanaman dan atau bangunan milik orang lain yang keberadaannya atas hak ayang ada maka pemilik tanaman atau bangunan tersebut harus mendapat ganti rugi dari pemegang hak baru (pasal 4 ayat 4, PP 40/96).
3.      Pendaftaran Tanah.
Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus , berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan , pengolahan, pembukuan dan pengujian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta  dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
a.       Data fisik adalah keterangan atas letak, batas, luas, dan keterangan atas bangunan.
b.      Persil adalah nomor pokok wajib pajak.
c.       Korsil adalah klasifikasi atas tanah.
d.      Data yuridis adalah keterangan atas status hokum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban lain yang membebaninya.
Dasar hukum pendaftaran tanah :
1.      UUPA pasal 19, 23, 32, dan pasal 38.
2.      PP No 10/1997 tentang pendaftaran tanah dan dig anti dengan PP No 24/1997.
Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 PP 24/1997 yaitu memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah meliputi :
1.      Kepastian hokum atas obyek atas atas tanahnya yitu letak, batas dan luas.
2.      Kepastian hokum atas subyek haknya yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (perorangan dan badan hukum).
3.      Kepastian hokum atas jenis hak atas tanahnya (hak milik, HGU, HGB).
Tujuan pendaftaran tanah (pasal 3 PP 24 Tahun 1997), diantaranya :  
1.      Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2.      Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang mudah terdaftar.
3.      Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Istilah istilah dalam kepemilikan tanah ini diantaranya :
a.       Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
1.      Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
2.      Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam satuan-satuan rumah susun.
3.      Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
4.      Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin.
b.      Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.
c.       Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
d.      Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
e.       Tujuan wakaf (pasal 4 UU No. 41/2004) yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. iFungsi wakaf (pasal 5) yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

3 Batas Wilayah Laut : Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen dan Laut Lepas


3 Batas Wilayah Laut : Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen dan Laut Lepas

A.    Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III.
Berdasarkan undang-undang dasar Republlik Indonesia nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebutkan bahwa :
“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”.
Konsep dari ZEE telah jauh diletakan di depan untuk pertama kalinya oleh Kenya pada Asian-African Legal Constitutive Committee pada Januari 1971, dan pada Sea Bed Committee PBB di tahun berikutnya. Proposal Kenya menerima support aktif dari banyak Negara Asia dan Afrika. Dan sekitar waktu yang sama banyak Negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut patrimonial. Dua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat UNCLOS dimulai, dan sebuah konsep baru yang disebut ZEE telah dimulai. Ketentuan utama dalam Konvensi Hukum Laut yang berkaitan dengan ZEE terdapat dalam bagian ke-5 konvensi tersebut.
Sekitar tahun 1976 ide dari ZEE diterima dengan antusias oleh sebagian besar anggota UNCLOS, mereka telah secara universal mengakui adanya ZEE tanpa perlu menunggu UNCLOS untuk mengakhiri atau memaksakan konvensi. Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil akan memberikan setidaknya 36% dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil yang diberikan menampilkan sekitar 90% dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan mangan. Lebih jauhnya, sebuah porsi besar dari penelitian scientific kelautan mengambil tempat di jarak 200 mil dari pantai, dan hampir seluruh dari rute utama perkapalan di dunia melalui ZEE negara pantai lain untuk mencapai tujuannya. Melihat begitu banyaknya aktifitas di zona ZEE, keberadaan rezim legal dari ZEE dalam Konvensi Hukum Laut sangat penting adanya.
1.      Hak berdaulat, kewajiban yurisdiksi dan hak-hak lain di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Hal ini di atur dalam Bab III pasal 4 UU no.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyebutkan bahwa :
a.      Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :
1.      Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angina.
2.      Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
a.       pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.
b.      penelitian ilmiah mengenai kelautan.
c.       perlindungan dan pelestarian lingkungan taut.
3.      Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
b.      Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak - hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
c.       Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan    internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.
Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut.
Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hot pursuit terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif. Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (freedom of navigation and overflight)dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut (freedom of the laying of submarine cables and pipelines).
Pada ayat dua menentukan, bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di dalam batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di bidang landas kontinen serta persetujuan-persetujuan internasional tentang landas kontinen yang menentukan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku seperti yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konperensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di zona ekonomi eksklusif setiap negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti pengoperasian kapal-kapal, pesawat udara dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut.
2.      Kegiatan-kegiatan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Masalah kegiatan-kegiatan ini diatur di dalam pasal 5 UU no.5 tahun 1983 tentang zona  ekonomi eksklusif Indonesia. Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan.
Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, antara lain kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali, namun tidak berarti tak terbatas. Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesi.
Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, maka selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (capacity to harvest) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1.000 (seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 (enam ratus) ton maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 400 (empat ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional.
3.      Batas luar dan  Lebarnya zona ekonomi eksklusif.
Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. kelihatannya angka ini tidak menimbulkan kesukaran dan dapat diterima oleh negara-negara berkembang dan negara-negara maju.semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan.sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi eksklusif adalah 200-12 = 188 mil.
Sebagaimana telah dikemukakan hak-hak negara pantai atas kedua laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah(teritorial) dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut. Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut territorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar dimana luas pantai territorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil adalah batas maksimum dari ZEE, sehingga jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayahnya ZEE-nya kurang dari itu, negara itu dapat mengajukannya. Di banyak daerah tentu saja negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayah ZEEnya kurang dari 200 mil, karena kehadiran wilayah ZEE negara tetangga. Kemudian timbul pertanyaan mengapa luas 200 mil menjadi pilihan maksimum untuk ZEE. Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik : 200 mil tidak memiliki geographis umum, ekologis dan biologis nyata.
Pada awal UNCLOS zona yang paling banyak di klaim oleh negara pantai adalah 200 mil, diklaim negara-negara amerika latin dan Afrika. Lalu untuk mempermudah persetujuan penentuan batas luar ZEE maka dipilihlah figur yang paling banyak mewakili klaim yang telah ada. Tetapi tetap mengapa batas 200 mil dipilih sebagai batas luar jadi pertanyaan.
Menurut Prof. Hollick, figure 200 mil dipilih karena suatu ketidaksengajaan, dimulai oleh negara Chili. Awalnya negara Chili mengaku termotifasi pada keinginan untuk melindungi operasi paus lepas pantainya. Industri paus hanya menginginkan zona seluas 50 mil, tapi disarankan bahwa sebuah contoh diperlukan.
Dan contoh yang paling menjanjikan muncul dalam perlindungan zona adalah diadopsi dari Deklarasi Panama 1939. Zona ini telah disalahpahami secara luas bahwa luasnya adalah 200 mil, padahal faktanya luasnya beranekaragam dan tidak lebih dari 300 mil.
4.      Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif.
Mengingat ZEE yang merupakan zona baru,dalam penerapannya oleh negara-negara menimbulkan situasi bahwa  negara-negara yang berhadapan atau berdampingan yang jarak pantainya kurang dari 200 mil laut harus melakukan suatu delimitasi (batasan) ZEE satu sama lain.seperti halnya delimitasi batas landas kontinen,prinsip hukum delimitasi ZEE diatur dalam pasal 74 konvensi hukum laut 1982.rumusan pasal ini secara mutatis mutandis sama dengan pasal 83 tentang delimitasi landas kontinen.
Sebelum zona ini lahir, negara-negara pada umumnya mengenal konsepsi zona perikanan sehingga perjanjian yang dibuat adalah perjanjian batas zona perikanan pula.perjanjian batas ZEE antar negara berdasarkan konvensi hukum laut 1982 masih belum begitu banyak. Indonesia baru menetapkan perjanjian ZEE hanya dengan australia melalui perjajian antara pemerintah republik Indonesia dengan pemerintah Australia tentang penetapan batas Zona Ekonomi Ekssklusif dan batas-batas dasar laut tertentu yang ditandatangani di Perth, pada tanggal 14 Maret 1997. Indonesia masih harus membuat perjanjian ZEE dengan seluruh negara yang berbatasan laut dengan Indonesia kecuali Australia.
B.     LANDAS KONTINEN (continental self).
Pada hakekatnya rezim landas kontinen lahir melalui pernyataan-pernyataan unilateral dan kadang melalui jalan konvensional.selanjutnya konferensi jenewa 1958 membuat ketentuan mengenai dasar laut tersebut yang kemudian disempurnakan dalam konvensi.setelah tahun 1958 banyak negara yang mengeluarkan undang-undang tentang landas kontinen dan membuat perjajian yang didasarkan atas ketetuan yang terdapat dalam konvensi jenewa tersebut. Termasuk Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Konvensi jenewa 1958 tentang landas kontinen berhasil untuk menentukan secara umum,rezim yang sam mengenai landas kontinen.konvensi yang hanya berisikan 15 pasal tersebut mulai berlaku sejak 10 Juni 1964 setelah ratifikasi ke-22 oleh Inggris.
Pasal 1 konvensi jenewa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan landas kontinen adalah :
1.      Dasar dan lapisan tanah dibawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada diluar daerah laut wilayah sampai kedalaman 200-350 meter atau daerah yang lebih dalam lagi dimana dalam airnya memungkinkan eksploitasi sumber-suumber daya alam di daerah tersebut.
2.      Dasar dan lapisan tanah di bawah laut seperti di atas yang berbatasan dengan pantai kepulauan.
Dalam hal ini, konvensi jenewa tidak lagi memasukkan landas kontinen yang berada di bawah laut wilayah karena secara otomatis landas kontinen tersebut berada sepenuhnya di bawah kedaulatan negara pantai seperti kedaulatannya terhadap laut wilayah itu sendiri.jadi konvensi hanya mengatur landas kontinen diluar laut wilayah sampai kedalaman 200 meter atau lebih. Sebuah negara bisa menetapkan landas kontinennya secara maksimal yaitu 350 mil apabila mempunyai teknologi yang canggih untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi terhadap jarak 350 mil tersebut. Cara mengklaim landas kontinen yaitu dengan cara mengklaim, kemudian membuat perjajian dengan negara tetangga. Ketika perjajian sudah disetujui maka kemudian di depositkan atau disimpan di sekjen PBB.
1.      Hak-hak Negara Pantai.
Selanjutnya pasal 2 konvensi jenewa tersebut menyatakan : negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alamya. Hak-hak yang tercantum dalam ayat 1 pasal tersebut adalah eksklusif yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan di atas landas kontinen itu tanpa persetujuan negara pantai. Negara-negara pantai hanya mempunyai kedaulatan fungsional, yaitu kedaulatan yang khusus dan perlu untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen itu saja.kedaulatan negara pantai dalm hal ini terbatas, sebagaimana yang disebut ayat 3 pasal 2 konvensi yang tersebut di atas yaitu : hak-hak negara pantai atas landasan kontinen tidak boleh berarti pendudukaan secara efektif dan fiktif.
Kedaulatan negar pantai atas landas kontinennya hanya kedaulatan yang perlu untuk menggali sumber-sumber daya alam yang terdapat di sana. Prinsip ini sesuai pula dengan pernyataan presiden Truman September 1945 sebelumnya,bahwa negara pantai atas landas kontinen tidak akan mempengaruhi status yang sah dari lautan bebas perairan itu atau udara di atasnya (pasal 3 konvensi). Jadi, konvensi ini menolak secara resmi pretensi negara-negara untuk meletakkan laut lepas yang berada di atas landas kontinen di bawah kedaulatannya.laut lepas yang ada diatas landas kontinen suatu negara pantai akan tetap berstatus lautt lepas dengan kebebasan-kebebasannya.
2.      Delimitasi Landas Kontinen.
Undang-undang no.1 tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia dalam pasal 3 yang bunyinya
“Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan” 
juga menyatakan prinsip penetapan batas garis landas kontinen dengan negara-negara lain dengan cara perundingan. Prinsip ini sudah dilaksanakan lama sebelum keluarnya undang-undang tersebut dan dibawah ini adalah persetujuan-persetujuan garis batas landas kontinen Indonesia yang sampai sekarang dibuat dengan negara-negara tetangga, yaitu :
1.      Persetujuan RI- Malaysia tentang garis batas landas kontinen di selat malaka dan laut cina, ditandatangani di kuala lumpur tanggal 27 Oktober 1969, mulai berlaku 7 November 1969.
2.      Persetujuan RI-Thailand tentang garis batas landas kontinen di selat malaka (bagian utara) dan laut andaman, ditandatangani di Bangkok tanggal 7 Desember 1971, mulai berlaku 7 April 1972.
3.      Persetujuan RI-Malaysia-Thailand tentang penetapan garis batas landas kontinen di selat malaka (bagian utara), ditandatangani di kuala lumpur tanggal 21 Desember 1971,mulai berlaku 16 Juli 1973.
4.      Persetujuan RI-Australia tentang penetapan garis batas dasar laut tertentu (laut arafura dan daerah utara irian jaya-papua nugini), ditandatangani di Canberra tanggal 18 mei 1971,mulai berlaku tanggal 8 November 1973.
5.      Persetujuan RI-Australia tentang penetapan garis batas daerah-daerah tertentu (selatan pulau tanimbar dan pulau timor), ditandatangani di Jakarta tanggal 9 Oktober.
6.      Persetujuan RI-India tentang penetapan garis batas landas kontiinen antara kedua negara. Ditandatangani di Jakarta tanggal 8 Agustus 1974.
7.      Persetujuan RI-India tentang garis batas landas kontinen , ditandatangani di New delhi  tanggal 14 Januari 1977, mulai berlaku 15 Agustus 1977.
8.      Persetujuan RI-Thailand tentang penetapan garis batas landas kontinen antar kedua negara di laut Andaman, ditandatangani di Jakarta 11 Desember 1975 dan mulai berlaku tanggal 18 februari 1978.
9.      Persetujuan antara RI-India-Thailand tentang penetapan trijunction point dan penetapan batas-batas antara ketiga negaradi laut andaman,ditandatangani di new delhi tanggal 22 juni 1978 mulai berlaku tanggal 2 maret 1979.
10.  Perjanjian antara pemerintah RI dengan pemerintah Australia tentang penetapan batas zona ekonomi eksklusif dan batas-batas dasar laut tertentu,ditandatangani di perth, pada tanggal 14 Maret 1997, mulai berlaku setelah pertukaran piagam ratifikasi.
11.  Persetujuan batas landas kontinen Indonesia-vietnam disebelah utara pulau natuna di laut cina selatan. Ditanda tangani tanggal 26 Juni 2003 di Vietnam.belum diratifikasi.
Indonesia masih harus membuat perjanjian–perjanjian batas landas kontinen dengan negara-negara tetanggan lainnya seperti dengan malaysia di laut sulawesi, pasca putusan mahkamah internasional tentang pulau sipadan dan ligitan 17 Desember 2002, dengan philipina di sebelah utara sulawesi, dengan pulau di bagian samudra pasifik, dan dengan timor leste.
C.    LAUT LEPAS (High Seas).
Sudah merupakan suatu hukum kebiasaan bahwa laut itu di bagi atas beberapa zona, dan zona yang paling jauh dari pantai dinamakan laut lepas. Berdasarkan pasal 86 konvensi PBB tentang hukum laut menyatakan bahwa laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonoi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Jadi sesuai definisi ini laut lepas terletak di bagian luar zona ekonomi eksklusif.adapun prinsip hukum yang mengatur rezim dilaut lepas adalah prinisip kebebasan. Oleh karena itu pada dulunya negara-negara anglo-saxon menamai laut lepas itu open sea. Namun demikian prinsip kebebasan ini harus pula dilengkapi dengan tindakan-tindakn pengawasan, kerena kebebasan tanpa pengawasan dapat mengacau kebebasan itu sendiri.
1.      Prinsip kebebasan di laut lepas.
Secara umum dan sesuai dengan pasal 87 konvensi, kebebasan dilaut lepas berarti bahwa laut lepas dapat digunakan oleh negara manapun.
Menurut pasal 87 konvensi tersebut diatas kebebasan-kebebasan tersebut antara lain :
a.       kebebasan berlayar,.
b.      kebebasan penerbangan.
c.       kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan bab VI konvensi,
d.      kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional dengan tunduk kepada bab VI.
e.       kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam sub bab II,.
f.       kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada bab VI dan bab XIII.
Kebebasan ini berarti juga bahwa tidak satupun negara yang dapat menundukkan kegiatan apapun di laut lepas di bawah kedaulatannya dan laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan damai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal 88 dan 89 konvensi. Sekarang ini penggunaan laut lepas untuk keperluan khusus bersifat nasional seperti percobaan nuklir sering menimbulkan permasalahan dengan keseluruhan kebebasan laut lepas yang telah diakui oleh masyarakat dunia. Dibuatnya suatu parameter yang melarang navigasi kapal-kapal waktu pelaksanaan ujicoba nuklir misalnya mendapat tantangan dari banyak negara karena mengurangi kebebasan dilaut lepas.
Kritikan terhadap penggunaan laut lepas untuk ujicoba nuklir tertsebut terutamadidasarkan atas ketentuan pasal 88 dalam konvensi yang menyatakan laut diperuntukan untuk tujuan-tujuan damai. Didirikannya suatu zona terlarang selama berlangsungnya ujicoba tentu saja bertentangan dengan prinsip kebebasan berlayar dan kebebasan terbang diatasnya. Sehubungan dengan ini banyak negara membuat konvensi yang mengharuskan perundang-undangan nasionalnya berisikan ketentuan untuk membayarkan ganti rugi pada negara-negara lain dalam peleksanaan kebebasan –kebebasan tertentu dilaut lepas.
2.      Pengawasan di laut lepas.
Pengawasan di laut lepas dirasakan perlu untuk menjamin kebebasan penggunaan laut. Pengawasan ini dilakukan oleh kapal-kapal perang. Pengawasan yang dilakukan di laut lepas tersebut dibagi atas dua bagian yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus.
a.      Pengawasan Umum.
Pengawasan umum ini terdiri dari pengawasan biasa, inspeksi dan bahkan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menjamin keamanan umum lalu lintas laut. Sehingga berdasarkan wewenang absolut suatu negara bendera, maka kapal-kapal publik hanya tunduk kepada kapal-kapal perang negaranya. Sebaliknya, kapal-kapal perang semua negara mempunyai wewenang terhadap kapal-kapal swasta negara lain.
Jadi tiap-tiap kapal perang mempunyai wewenang untuk mengetahui kabangsaan suatu kapal dengan meminta supaya kapal tersebut mengibarkan benderanya. Dalam hal tidak ada kontak, permintaan pengibaran bendera bisa dilakukan dengan kode-kode lampu atau kalau cara ini tidak berhasil dengan menembakkan peluru-peluru kosong ke kapal tersebut. Tetapi, sebelumnya kapal perang harus mengibarkan dulu benderanya.
b.      Pengawasan-pengawasan khusus.
Pengawasan –pengawasan khusus ini ada bermacam-macam :
1.      Pemberantasan perdanggangan budak belian.
Semenjak penghapusan perdagangan budak belian tahun 1815, banyak negara eropa membuat konvensi-konvensi untuk menentukan rezim peberantasan pengangkutan budak-budak di laut lepas. Jadi kapal perang pihak-pihak konvensi mempunyai kekkuasaan yang luas untuk mengawasi dan memberantas perdangangan budak belian.
2.      Pemberantasan bajak laut.
Berrdasarkan hukum kebiasaan, kapal perang semua negara mempunyai wewenang untuk memberantas bajak laut intternasional. Wewenangnya sangat luas kapal-kapal perang dapat menangkap dan menahan kapal bajak laut. Selanjutnya negara bendera kapal perang tersebutlah yang dapat mengadili dan menghukum pembajak-pembajak yang ditangkap.
3.      Pengawasan untuk melindungi kabel-kabel dan pipa bawah laut.
Konvensi 14 maret 1894 memberikan wewenang pada kapal –kapal perang negara-negara pihak konvensi untuk mengkonstatir kerusakan kabel-kabel  dan pipa bawah laut.
4.      Pengawasan penangkapan ikan.
5.      Pemberantasan pencemaran laut.
6.      Pengawasan untuk kepentingan sendiri negara-negara