74 Hal Penting Yang Ada Hubungannya Dengan PPK dan PPS Dalam PILKADA 2018


74 Hal Penting Yang Ada Hubungannya Dengan PPK dan PPS Dalam PILKADA 2018
1.      Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017, Tahapan Pilkada 2018 dimulai dengan perencanaan program dan anggaran. Kemudian dilakukan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Untuk pemuktahiran Daftar Pemilih sudah dilakukan dari Oktober 2017.Untuk pengumuman pendaftaran calon dilakukan mulai 1-8 Januari 2018. Kemudian penetapannya 12 Februari 2018. Masa kampanye 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Kemudian pada 27 Juni 2018 dilakukan pencoblosan.
2.      Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017, awal pembentukan PPK dan PPS akan dilakukan pada 12 Oktober 2017 hingga 13 November 2017.
3.      Sesuai undang-undang, pembentukan PPK dan PPS hingga pembentukan KPPS merupakan tugas KPU kabupaten/kota.
4.      Dalam UU Pilkada No 1 Tahun 2015 yang diubah menjadi UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan jumlah PPK yang tersebar di masing-masing kecamatan 5 orang dan anggota PPS berjumlah 3 orang dengan Usia minimal 25 Tahun.
Sedangkan di UU Pemilu No 7 Tahun 2017 disebutkan PPK di masing-masing kecamatan 3 orang dan anggota PPS berjumlah 3 orang dengan usia minimal 17 tahun.
5.      Surat Edaran (SE) KPU nomor 183/KPU/IV/2015 tentang Penjelasan anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 kali periode.
2 (dua) kali periode adalah sebagai berikut :
a.       Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009.
b.      Periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014, dan seterusnya.
Artinya, jika seseorang pernah sekali atau terus menerus menjadi Badan Penyelenggara adhoc (PPK,PPS, KPPS) pada rentang waktu periodesasi diatas maka dihitung 1 periode dan seterusnya.
6.      PKPU menyebutkan, hasil revisi membolehkan usia minimal 17 tahun sudah bisa mendaftar sebagai Calon Anggota PPK dan PPS. perubahan tersebut dikarenakan terbitnya PKPU Nomor 12 Tahun 2017 sebagai pengganti PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terkait syarat dan dokumen pendaftaran PPK, PPS dan KPPS.
7.      Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), 29 September 2015, menentukan calon perorangan harus mengumpulkan KTP sebanyak
a.       10 persen di daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 2 juta orang.
b.      8,5 persen di daerah dengan DPT antara 2-6 juta,
c.       7,5 persen di daerah dengan DPT 6-12 juta,
d.      6,5 persen di daerah dengan DPT di atas 12 juta orang. 
8.      menurut UU Pilkada No. 10 tahun 2016, calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50 persen dari suara yang sah, maka yang menang adalah kolom kosong.
9.      Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten/Kota  menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
10.  Untuk anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri dapat mendaftar menjadi PPS dan PPK dengan melampirkan surat ijin dari atasan langsung.
11.  Untuk pengumuman pendaftaran calon dilakukan mulai 1-8 Januari 2018. Kemudian penetapannya 12 Februari 2018. Masa kampanye 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Kemudian pada 27 Juni 2018 dilakukan pencoblosan.
12.  Penyelenggara di tingkat Ad Hoc adalah
a.       Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
b.      Panitia Pemungutan Suara (PPS),
c.       Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 
13.  Pembatasan dua periode dimaksud dimana penyelenggara yang pernah terlibat sebagai penyelenggara dalam kurun waktu pemilu tahun 2004-2009 dan 2009-2014 tidak dapat dipilih kembali sebagai penyelenggara,
14.  Khusus gaji ketua PPK Rp. 1.850.000/bulan dan anggota PPK Rp. 1.800.000/bulan. Sementara gaji ketua PPS Rp 900 ribu/bulan, dan anggota PPS Rp. 850 ribu/bulan.
15.  Khusus untuk PPK, masa jabatannya sampai sembilan bulan lamanya atau setelah selesai tahapan Pilgub.
16.  Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No. 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No. 32/2004.
17.  Dasar Hukum tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya :
Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah UU No. 9 Tahun 2015.
18.  Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang disahkan adalah 4 persen. Artinya, naik 0,5 persen dari Pemilu 2014 lalu.
19.  Pemilu 2019 nanti Metode Konversi Suara akan menggunakan Metode Sainte Lague Murni, yaitu membagi jumlah suara tiap partai di suatu dapil dengan empat angka konstanta sesuai rumus. Konstanta awalnya dimulai dengan angka 1. Kemudian, akan dibagi sesuai dilanjutkan dengan angka ganjil berikutnya. Setelah itu, hasilnya diperingkat sesuai dengan jumlah kursi dalam suatu dapil. Jika jumlah kursi di dapil tersebut 10, maka akan dibuat 10 urutan.
20.  Pada pemilu sebelumnya, metode yang digunakan adalah Metode Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Metode BPP adalah menentukan jumlah kursi dengan mencari suara per kursi terlebih dahulu. Caranya, membagi total suara sah dengan total kursi yang ada di suatu daerah pemilihan (dapil). Metode ini cenderung menguntungkan partai menengah dan kecil. Sebab, peluang mereka mendapatkan kursi sisa lebih terbuka. Sebaliknya, partai besar akan cenderung dirugikan.
21.  14 JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.
1.      Model C-KWK.KPU. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum  di Tempat Pemungutan Suara.
2.      Model C1-KWK.KPU.  Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum  di Tempat Pemungutan Suara.
3.      Lampiran Model C1-KWK.KPU. Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon di Tempat Pemungutan Suara.
4.      Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar / Plano).  Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon  di Tempat Pemungutan Suara.
5.      Model C3-KWK.KPU.  Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum  di Tempat Pemungutan Suara.
6.      Model C4-KWK.KPU.  Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum   di Tempat Pemungutan Suara.
7.      Model C5-KWK.KPU.  Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8.      Model C6-KWK.KPU.  Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.
9.      Model C7-KWK.KPU.  Surat pernyataan pendamping pemilih.
10.  Model C8-KWK.KPU.   Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain.
11.  Model C9-KWK.KPU.  Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
12.  Model C10 – KWK.KPU.  Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  di Tempat Pemungutan Suara (untuk saksi dan PPL).
13.  Model C11 – KWK.KPU.  Daftar nama pemilih tidak terdaftar dalam DPT tapi terdaftar dalam Data Pemilih/Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)/Daftar Pemilih Sementara/Daftar Pemilih Tambahan, yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih.
14.  Model C12 – KWK.KPU.  Rekapitulasi Catatan ketidakhadiran pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
22.  Dalam lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 ada poin penting yang disebutkan, diantaranya :
a.       Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimulai pada tanggal 14 Juni 2017.
b.      Pembentukan PPK dan PPS akan dimulai 12 Oktober 2017.
c.       Pengolahan DP4 akan dilakukan dari 24 November 2017 hingga 30 Desember 2017.
d.      KPU akan mulai melakukan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada 30 Desember 2017.
e.       Penerimaan DAK2 akan dimulai 31 Juli 2017.
f.       Pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018.
g.      Masa kampanye sendiri akan dimulai pada 15 Februari 2018.
h.      Masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018.
i.        Pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018  akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018.
j.        Rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018.
23.  Tiga formulir yang wajib diisi secara cermat dan teliti pada saat pemungutan suara Pilkada 2018 oleh KPPS adalah :  
a.       Model C1 : adalah sertifikat hasil pemungutan suara. Pengisian C1 itu rumusnya jumlah pengguna hak pilih, harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
b.      Model C6 : adalah Surat undangan memilih / mencoblos kepada pemilih. C6 yang tidak terdistribusi harus dikembalikan oleh KPPS ke PPS pada H-1. Direkap oleh PPS. Begitu seterusnya direkap secara berjenjang hingga KPU provinsi. "Jadi misalkan di DPT TPS 1 itu ada 500, dan sampai H-3, C6 yang terdistribusi 400, maka 100 C6 yang tidak terdistribusi itu harus dikembalikan ke PPS disertai berita acara pada H-1. Kalau dulu kan tidak. C6 yang tidak terdistribusi dibiarkan begitu saja oleh KPPS atau PPS. Sekarang wajib dikembalikan.
c.       Model C7 : adalah absensi kehadiran pemilih. Di C7 itulah akan diketahui berapa pengguna hak pilih, baik itu pemilih DPT, DPTb, maupun DPPh.
1.      DPT adalah Daftar Pemilih Tetap.
2.      DPTb adalah Daftar Pemilih Tambahan. Yakni pemilih yang tidak terdaftar di DPT tapi menggunakan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik dan atau Surat Keterangan yang sesuai dengan alamat TPS.
3.      DPPh adalah Daftar Pemilih Pindahan. Yakni pemilih yang terdaftar di TPS tertentu namun karena satu dan lain dia menggunakan hak pilih di TPS lain.
24.  Pasal 16 ayat 1a.
Seleksi anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
25.  Pasal 19 ayat 1a.  
Seleksi anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
26.  Pasal 21 ayat 1a.
Seleksi anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
27.  Pasal 57 ayat (2).
Dalam hal WNI tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud di ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan KTP Elektronik.
28.  Pasal 58 ayat (1).
Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilih dengan mempertimbangkan DP4.
29.  Pasal 61.
Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik di TPS yang ada d RT RW yang tertera di KTP elektronik yang bersangkutan.
30.  Pasal 85 ayat 1. Pemberian suara dapat dilakukan dengan :
a.       Memberi tanda satu kali pada surat suara,
b.      memberi suara melalui peralatan pemilihan secara elektronik.
31.  TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PPK.
Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK adalah sebagai berikut :
a.       Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
b.      Membantu KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
c.       Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota.
d.      Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten / Kota.
e.       Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
f.       Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu.
g.      Mengumumkan hasil rekapitulasi.
h.      Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu.  
i.        Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.
j.        Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.  
k.      Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
l.        Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
m.    Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
n.      melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
32.  Ada lima peraturan KPU (PKPU) Pilkada Serentak 2018 yang sudah disetujui oleh DPR, diantaranya :
a.       Tentang tahapan,
b.      Pemutakhiran data pemilih,
c.       Kampanye,
d.      Dana kampanye dan pencalonan.
4 (empat) PKPU lain, yakni soal logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih akan disepakati selanjutnya. 
33.  Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 4 disebutkan tahapan pemilihan terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
34.  Jadwal Tahapan Pilkada Serentak 2018 :
a.       Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimulai  14 Juni 2017.
b.      Pembentukan PPK dan PPS akan dimulai 12 Oktober 2017.
c.       Pengolahan DP4 akan dilakukan dari 24 November 2017 hingga 30 Desember 2017.
d.      Proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada 30 Desember 2017.
e.       Penerimaan DAK2 akan dimulai 31 Juli 2017.
f.       Pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018.
g.      Masa kampanye sendiri akan dimulai pada 15 Februari 2018.
h.      Masa tenang.
i.        Pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018.
j.        Pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018.
k.      Rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018.
35.  Tahapan sementara Pilkada 2018 :
a.       Juni 2017.
1.      Sosialisasi ke masyarakat (14-23 Juni).
2.      Sosialisasi dan penyuluhan teknis ke KPU masing-masing daerah (14-26 Juni).
b.      September 2017.
Membentuk Badan Penyelenggara Pemilu (30 September-29 Oktober).
c.       Oktober 2017.
Pemutakhiran data Pilkada (24 Oktober-22 Desember).
d.      Desember 2017.
Proses pendaftaran pasangan calon. Calon perseorangan telah melakukan tahap sebelumnya dengan memverifikasi dukungan ke KPU (28-30 Desember).
e.       Januari 2018.
Penetapan pasangan calon (6-7 Januari).
f.       Februari 2018.
1.      Kampanye (9 Februari-23 Juni).
2.      Debat (9 Februari-23 Juni).
g.      Juni 2018.
1.      Kampanye melalui media masa, cetak, dan elektronik (10-23 Juni).
2.      Masa tenang dan pembersihan alat peraga (24-26 Juni).
3.      Pemungutan suara (27 Juni).
4.      Rekapitulasi tingkat kecamatan (28 Juni-4 Juli).
h.      Juli 2018.
1.      Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota (4-6 Juli).
2.      Rekapitulasi tingkat provinsi (7-9 Juli).
36.  Penyelenggara pemilihan umum yang bekerja secara tidak tetap atau adhoc,adalah Ketua dan Anggota PPK, PPS, KPPS, KPPSLN, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota, Panwascam, PPL dan Pengawas TPS.
37.  Berdasarkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 17. Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik dikenai sanksi.  Sanksi yang dijatuhkan berupa :
a.       Teguran tertulis.
b.      Pemberhentian sementara.
c.       Pemberhentian tetap.
38.  Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu itu terdiri atas 6 (enam) bab, dan 20 pasal.
39.  Tata cara pencoblosan yang benar diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 86C yang berbunyi :
1.      Pemberian suara pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada :
a.       Kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon.
b.      Kolom kosong yang tidak bergambar.
2.      Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
a.       Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon.
b.      Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Pasangan Calon yang bersangkutan. 
Surat suara dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Ketua KPPS dan diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar. 
40.  Dalam setiap TPS setidaknya ada sembilan formulir (Pilpres 2014). Sembilan formulir tersebut adalah :
a.       C PPWP yaitu berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
b.      C1 PPWP yaitu sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara TPS dalam pemilu presiden dan wakil presiden.
c.       C1 PPWP Plano yaitu catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pilpres tahun 2014 berukuran plano.
d.      C2 PPWP yaitu catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pilpres 2014.
e.       Formulir C3 PPWP yaitu surat pernyataan pendamping pemilih.
f.       C4 PPWP yaitu Surat pengantar penyampaian Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
g.      C5 PPWP yaitu tanda terima Berita Acara Pemungutan Suara dan sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pilpres tahun 2014.
h.      C6 PPWP yaitu surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.
i.        C7 PPWP yaitu daftar hadir pemilih di TPS dalam pilpres 2014.
41.  Berdasarkan Peraturan KPU-RI No 14 tahun 2016 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal pasal 86B ayat (2), Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
a.       Latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih.
b.      Foto Pasangan Calon dibuat berpasangan.
c.        Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon.
d.      Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang undangan.
e.       Kolom kosong yang tidak bergambar.
42.  Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.
43.  Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, KPU RI telah menerbitkan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) antara lain :
a.       PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
b.      PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
c.       PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
d.      PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
e.       PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
44.  Salah satu persyaratan diwajibkan bagi partai politik untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019 adalah memiliki anggota 1000 atau 1/1000 orang di kepengurusan kabupaten/kota. Berdasarkan KP KPU Nomor 165 165/HK.03.1-Kpt/03/KPUkpu/IX/2017 jumlah minimal salinan KTA dan KTP elektronika yang diserahkan ke KPU sejumlah 931 dan memiliki kepengurusan di minimal 9 kecamatan.
45.  KPU merupakan salah satu lembaga besar di negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 22 E Undang - undang Dasar Tahun 1945. pada saat menyelenggarakan pemilihan, KPU juga berhak untuk membentuk panitia pelaksana yang bersifat ad - hoc yang ada ditingkat kecamatan, desa, dan RT/RW (PPDP dan KPPS). 
46.  Secara kelembagaan KPU terdiri dari 2 bagian besar yaitu Sekretariat KPU yang berasal dari unsur PNS dan Komisioner KPU yang berasal dari masyarakat yang dipilih melalui seleksi (pansel) 5 tahun sekali, sekretariat KPU pada masing-masing tingkatan dipimpin oleh pejabat struktural (PNS) dan Komisioner KPU yang berjumlah 5 atau 7 dimana semua keputusan bersifat kolektif kolegial yang diambil melalui rapat pleno terbuka / tertutup.
47.  KPU RI dipimpin oleh 7 orang Komisioner KPU dan dibantu oleh Sekretaris jenderal pejabat esselon 1. Komisioner KPU RI dipilih melalui sebuah seleksi yang ketat, dimana nama-nama yang terpilih (14 besar) diserahkan kepada Presiden, untuk kemudian Presiden menyerahkan kepada DPR RI untuk dipilih 7 orang yang dianggap paling mampu untuk memimpin KPU untuk 5  tahun kedepan.
48.  saat ini terdapat 34 kantor KPU provinsi dengan Provinsi Kalimantan Utara (kaltara) adalah provinsi yang paling muda. Seperti juga KPU RI, KPU provinsi terdiri dari sekretariat dan komisioner, dimana komisioner KPU Provinsi berjumlah 5 orang yang dipilih melalui seleksi 5 tahun sekali, diangkat dan ditetapkan oleh KPU RI dan sekretaris KPU provinsi merupakan pejabat esselon 2. 
49.  KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh 5 orang komisioner dengan 1 ketua merangkap anggota, Sekretariat KPU Kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris KPU yang yang merupakan pejabat esselon 3. KPU kabupaten/kota memiliki tugas khusus untuk melaksanakan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Bupati/Walikota) setempat. 
50.  PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Merupakan badan ad-hoc yang dibentuk dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan pemilihan dari pilpres sampai pemilihan kepala daerah (pilkada).
51.  PPK  dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dan dalam hal  terjadi penghitungan  dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan  Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK  dibubarkan paling lambat 2 (dua)  bulan setelah  pemungutan suara.
52.  PPS (Panitia Pemungutan Suara) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dan dalam hal  terjadi penghitungan  dan pemungutan suara ulang.
53.  Setiap KPPS maksimal melayani 800 Pemilih.
54.  Dalam Pasal 18 dan 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :
A.    KPU Kabupaten/Kota bertugas :
1.      menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
2.      melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.       mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
4.      menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
5.      memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
6.       melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
7.      membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
8.      mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
9.      menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
10.  menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
11.  melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
12.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan.
B.     KPU Kabupaten / Kota berwenang :
1.      menetapkan jadwal di kabupaten / kota.
2.      membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
3.      menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
4.      menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
5.      menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 
6.      melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 
55.  UUD 1945 yang mengatur tentang PEMILU, adalah Pasal 22E yang berbunyi  :
1.      Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2.      Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
3.      Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 
4.      Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota .
56.  Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :
a.       Pasal 18, 18 A, 18 B UUD 1945
b.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
57.  Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah (Pemerintahan Daerah) :
a.       Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah.
b.      Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
c.       Undang - Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
d.      Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
e.       Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
f.       Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
g.      Undang - Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
h.      Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
i.        Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
58.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014 keanggotaannya diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32 - 556 Tahun 2009, pada tanggal 31 Agustus 2009 dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah / Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasil Pemilu 2009 bertempat di Gedung Merdeka. Mereka berasal dari 9 partai dengan jumlah 100 anggota.
59.  UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 sebagai reaksi dari gerakan reformasi, merangkum dua pikiran utama yakni penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan dosmetik kepada daerah (kecuali keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan dan keagamaan) serta penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah .
60.  Sebagai hasil dari Pemilu Legislatif Tahun 2014, keanggotaan DPRD Provinsi pun mengalami perubahan. Dengan jumlah anggota masih 100 orang, untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, terjadi perubahan jumlah keanggotaan partai pemenang yaitu terdiri dari 10 Partai.
61.  Peresmian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 dilakukan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 1 September 2014 di Gedung Merdeka  berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 161.32-3442 Tahun 2014.
62.  UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) serta UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
63.  kursi Anggota DPRD Jabar yang berasal dari 12 Dapil di Jabar. Sebanyak 22 orang atau 22 persen merupakan anggota dewan perempuan.
64.  Ada 5 (lima) orang komisioner KPU Propinsi Jawa Barat.
65.  komisioner KPU akan berjumlah 11 orang, sedangkan Bawaslu 9 anggota. Sebelumnya, komisioner KPU hanya berjumlah 7 dan Bawaslu sebanyak 5 anggota saja. 
66.  KPUD provinsi ada 5 dan ada 7. Lima untuk penduduk di bawah 10 juta, 7 untuk yang di atas 10 juta orang. Kabupaten-kota 3 atau 5 orang. Tiga untuk penduduk di bawah 500 ribu, 5 untuk di atas 500 ribu orang. Bawaslu sama range-nya, 9 pusat. (Bawaslu) daerah 5 atau 7.
67.  Dalam PILKADA 2018 nanti ada 171 yang ikut meramaikan Pesta Demokrasi ini yaitu terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
68.  Undang - Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atau biasa disebut UU Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ini disahkan pada pada 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017. UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang - undang sebelumnya, yakni  :
a.       UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres.
b.      UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
c.       UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
69.  UU Nomor 7 Tahun 2017 ini terdiri atas :
a.      Batang Tubuh: Terdiri atas 317 halaman dan berisi 573 pasal.
b.      Lampiran I: Tentang Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Jumlah Anggota KPU Kabupaten / Kota.
c.       Lampiran II: Tentang Tentang Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi dan Jumlah Anggota KPU Kabupaten / Kota.
d.      Lampiran III: Tentang Daerah Pemilihan Anggota DPR - RI.
e.       Lampiran IV: Tentang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi.
f.       Penjelasan.
70.  Jenis Formulir Rekap di PPK, diantaranya :
a.       Model  DA – KWK.KPU adalah untuk Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati di tingkat Kecamatan oleh PPK.
b.      Model DA1 – KWK.KPU adalah untuk rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Bupati di TPS dalam wilayah Kecamatan.
c.       Lampiran Model DA1 – KWK.KPU adalah untuk rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam Wilayah Kelurahan / Desa atau sebutan lainnya.
d.      Lampiran Model DA1 – KWK.KPU Ukuran Besar adalah untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati dan wakil Bupati di TPS dalam Wilayah Kecamatan.
71.  Hak dan Kewajiban Pemilih, diantaranya :
a.       Daftar Pemilih Tetap (DPT) : menunjukkan Formulir C6.
b.      Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) : menunjukkan Formulir A5 dan KTP / Paspor.
c.       Daftar Pemilih Khusus (DPK) : menunjukan Formulir C6.
d.      Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) : menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga/Paspor. Memilih pukul 12.00 – 13.00 waktu setempat.
72.  Jenis – jenis Formulir sesuai tugas dan tingkatannya dalam PILKADA 2018, diantaranya :
a.       KPPS adalah Formulir Model C dengan diberi pengaman.
b.      PPS adalah Formulir Model D.
c.       PPK adalah Formulir Model DA.
d.      KPU Kabupaten / Kota adalah Formulir Model DB dan EB.
e.       KPU Provinsi adalah Formulir Model DC, EA, EC.
f.       KPU Pusat adalah Formulir Model DD, E dan ED.
73.  Sarana dan Prasarana TPS, diantaranya :
a.       Ruangan atau Tenda.
b.      Alat pembatas.
c.       Papan pengumuman untuk menempel DCT, DPT, DPTb, dan DPK.
d.      Papan atau Tempat untuk menempel Formulir Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, Model C1 DPRD Kabupaten / Kota Plano.
e.       Tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS.
f.       Meja atau Papan untuk menempatkan Kotak Suara dan Bilik Suara.
g.      Tempat duduk Pemilih, Saksi dan PPL.
h.      Alat penerangan yang cukup.
74.  Perlengkapan lainnya yang harus ada di TPS, diantaranya :
a.       Tanda pengenal.
b.      Karet pengikat Surat Suara.
c.       Lem / Perekat.
d.      Kantong plastik.
e.       Pulpen.
f.       Gembok dan kunci.
g.      Spidol.
h.      Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.

0 komentar:

Post a Comment