Hukum Kesehatan : Pengertian, Sejarah dan Ruang Lingkupnya 

A.    Pengertian Hukum Kesehatan.

Hukum Kesehatan (Health Law) menurut :

1.      W.B. Van Der Mijn.

Hukum Kesehatan diratikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi: penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara.

2.      H.J.J. Leenen.

Hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya.

Secara ringkas hukum kesehatan adalah :

a.       Kumpulan peraturan yang mengatur tetang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan.

b.      Seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan.

c.       Rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medic.

B.     Istilah Dalam Bidang Kesehatan.

1.      Pelayanan Medik :

Upaya pelayanan kesehatan yang melembaga, berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan perorangan bagi individu dan keluarga.

2.      Sarana Medik :

Meliputi rumah sakit (umum/khusus), klinik spesialis, rumah/klinik bersalin, poliklinik atau balai pengobatan dan sarana lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

3.      Kesehatan :

Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

4.      Tenaga kesehatan :

Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang unjuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

5.      Sarana kesehatan :

Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

6.      Kesehatan matra :

Upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa, maupun air.

Perbedaan Hukum Kesehatan (Health Law) dan Hukum Kedokteran (Medical Law): hanya terletak pada ruang lingkupnya saja.

1.      Ruang lingkup hukum kesehatan meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan (yaitu kesehatan badaniah, rohaniah dan sosial secara keseluruhan).

2.      Ruang lingkup hukum kedokteran hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan profesi kedokteran. Oleh karena masalah kedokteran juga termasuk di dalam ruang lingkup kesehatan, maka sebenarnya hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan.

C.    Penyusunan Peraturan di Bidang Kesehatan.

Latar Belakang disusunnya peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan, adalah : karena adanya kebutuhan.

1.      Pengaturan pemberian jasa keahlian.

2.      Tingkat kualitas keahlian tenaga kesehatan.

3.      Keterarahan.

4.      Pengendalian biaya.

5.      Kebebasan warga masyarakat untuk menentukan kepentingannya serta identifikasi kewajiban pemerintah.

6.      Perlindungan hukum pasien.

7.      Perlindungan hukum tenaga kesehatan.

8.      Perlindungan hukum pihak ketiga.

9.      Perlindungan hukum bagi kepentingan umum.

D.    Fungsi dan Ruang Lingkup Hukum Kesehatan.

Fungsi hukum kesehatan adalah :

1.      Menjaga ketertiban di dalam masyarakat.

Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

2.      Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat (khususnya di bidang kesehatan). Benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

3.      Merekayasa masyarakat (social engineering).

Jika masyarakat menghalang-halangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut sebenarnya keliru dan perlu diluruskan.

Contoh lain: mengenai pandangan masyarakat yang menganggap dokter sebagai dewa yang tidak dapat berbuat salah. Pandangan ini juga salah, mengingat dokter adalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan di dalam menjalankan profesinya, sehingga ia perlu dihukum jika perbuatannya memang pantas untuk dihukum.

Keberadaan Hukum Kesehatan di sini tidak saja perlu untuk meluruskan sikap dan pandangan masyarakat, tetapi juga sikap dan pandangan kelompok dokter yang sering merasa tidak senang jika berhadapan dengan proses peradilan.

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan yang disebut sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut Leenen, masalah kesehatan dikelompokkan dalam 15 kelompok : (Pasal 11 UUK).

1.      Kesehatan keluarga.

2.      Perbaikan gizi.

3.      Pengemanan makanan dan minuman.

4.      Kesehatan lingkungan.

5.      Kesehatan kerja.

6.      Kesehatan jiwa.

7.      emberantasan penyakit.

8.      Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

9.      Penyuluhan kesehatan.

10.  Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

11.  Pengamanan zat adiktif.

12.  Kesehatan sekolah.

13.  Kesehatan olah raga.

14.  Pengobatan tradisional.

15.  Kesehatan matra.

Hukum Kesehatan di Indonesia belum seluruhnya memenuhi ruang lingkup yang ideal, sehingga yang diperlukan adalah :

1.      Melakukan inventarisasi dan analisis terhadap perundang-undangan yang sudah ada untuk dikaji sudah cukup atau belum.

2.      Perlu dilakukan penyuluhan tidak hanya terbatas kepada tenaga kesehatan saja tetapi juga kalangan penegak hukum dan masyarakat.

3.      Perlu dilakukan identifikasi yang tepat bagi pengaturan masalah-masalah kesehatan guna pembentukan perundang-undangan yang benar.

E.     Sumber Hukum Kesehatan.

Hukum Kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis saja tetapi juga yurisprudensi, traktat, Konvensi, doktrin, konsensus dan pendapat para ahli hukum maupun kedokteran. Hukum tertulis, traktat, Konvensi atau yurisprudensi, mempunyai kekuatan mengikat (the binding authority), tetapi doktrin, konsensus atau pendapat para ahli tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melaksanakan kewenangannya, yaitu menemukan hukum baru.

1.      Zevenbergen mengartikan sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum; sumber yang menimbulkan hukum. Sedangkan

2.      Achmad Ali, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum.

Sumber hukum dapat dibedakan ke dalam :

a.       Sumber Hukum Materiil, adalah faktor-faktor yang turut menentukan isi hukum. Misalnya, hubungan sosial/kemasyarakatan, kondisi atau struktur ekonomi, hubungan kekuatan politik, pandangan keagamaan, kesusilaan dsb.

b.      Sumber Hukum Formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

Melihat sumber hukum dari segi bentuknya, Yang termasuk Sumber Hukum Formal, adalah :

1.      Undang - Undang (UU).

Undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang, dan mengikat masyarakat. UU di sini identik dengan hukum tertulis (Ius scripta) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis. (Ius non scripta). Istilah tertulis tidak bisa diaertikan secara harafiah, tetapi dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus (speciali rechtsvormende organen).

UU dapat dibedakan dalam arti :

a.       UU dalam arti Formal, yaitu keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya, sehingga disebut UU. Jadi merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan UU karena cara pembentukannya. Di Indonesia UU dalam arti formal dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1 UUD’45).

b.      UU dalam arti Materiil, yaitu keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya dinamai UU dan mengikat semua orang secara umum. 

2.      Kebiasaan.

Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan ini kemudian mempunyai kekuatan normatif, kekuatan mengikat. Kebiasaan biasa disebut dengan istilah adat, yang berasal dari bahasa Arab yang maksudnya kebiasaan. Adat istiadat merupakan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi yang mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Dari adat kebiasaan itu dapat menimbulkan adanya hukum adat.

Prof.Dr. Sunaryati Hartono, SH, tidak sependapat bahwa hukum kebiasaan itu disamakan dengan hukum adat, dengan mengatakan :

“Apakah sudah benar dan tepat pemahaman sementara sarjana hukum kita sekarang ini untuk menyamakan saja, Hukum Kebiasaan dengan hukum Adat ? Karena di negara kita sudah berkembang hukum kebiasaan dalam arti yang lebih luas, seperti hukum kebiasaan yang dikembangkan di kalangan eksekutif (Administrasi Negara), di Pengadilan, hukum kebiasaan dikalangan profesi hukum (notaris dan pengacara), khususnya dalam bidang hukum kontrak, hukum dagang (hukum bisnis) dan hukum ekonomi pada umumnya”.

Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH dan Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH, memberikan 3 unsur agar kebiasaan dapat diterima dalam masyarakat, yaitu :

a.      Syarat kelayakan, pantas atau masuk akal.

Kebiasaan yang yang tidak memenuhi syarat harus ditinggalkan. Ini berarti bahwa otoritas kebiasaan adalah tidak mutlak tetapi kondisional, tergantung dari kesesuaiannya pada ukuran keadilan dan kemanfaatan umum.

b.      Pengakuan akan kebenarannya.

Ini berarti bahwa kebiasaan itu hendaknya diikuti secara terbuka dalam masyarakat, tanpa mendasarkan pada bantuan kekuatan di belakangnya dan tanpa persetujuan dari dikehendaki oleh mereka yang kepentingannya dikenal oleh praktek dari kebiasaan tersebut. Persyaratan ini tercermin dalam bentuk norma yang oleh pemakainya harus tidak dengan kekuatan, tidak secara diam-diam, juga tidak karena dikehendaki.

c.       Mempunyai latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi mulainya.

Kebiasaan adalah bukan praktek yang baru tumbuh kemarin dulu atau beberapa tahun yang lalu, tetapi telah menjadi mapan karena dibentuk oleh waktu yang panjang.

3.      Yurisprudensi.

Yurisprudensi Adalah keputusan hakim/ pengadilan terhadap persoalan tertentu, yang menjadi dasar bagi hakim-hakim yang lain dalam memutuskan perkara, sehingga keputusan hakim itu menjadi keputusan hakim yang tetap.

4.      Perjanjian.

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak (para pihak) mengikat para pihak itu sebagai undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Ada 3 asas yang berlaku dalam perjanjian, yaitu :

a.       Asas konsensualisme (kesepakatan), yaitu perjanjian itu telah terjadi (sah dan mengikat) apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

b.      Asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa (subyek hukum) mana ia mengadakan perjanjian, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

c.       Asas Pacta Sunt Servanda, adalah perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak (telah disepakati) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

5.      Traktat (Perjanjian Antarnegara).

Dalam pasal 11 UUD 1945, menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. Perjanjian antaranegara yang sudah disahkan berlaku dan mengikat negara peserta, termasuk warga negaranya masing-masing. Untuk itu suatu traktat untuk bias menjadi sumber hukum (formal) harus disetujui oleh DPR terlebih dahulu, kemudian baru di RATIFIKASI oleh Presiden dan setelah itu baru berlaku mengikat terhadap negara peserta dan warganegaranya.

Traktat yang memerlukan persetujuan DPR adalah traktat yang mengandung materi :

a.       Soal-soal Politik atau dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri, seperti perjanjian tentang perubahan wilayah.

b.      Soal-soal perjanjian kerjasama ekonomi seperti hutang luar negeri.

c.       Soal-soal yang menurut system perundang-undangan Ri harus diatur dengan Undang-undang, seperti Kewarganegaraan.

6.      Doktrin.

Doktrin Adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya bagi pengadilan (hakim) dalam mengambil keputusannya. Doktrin untuk dapat menjadi salah satu sumber hukum (formal) harus telah menjelma menjadi keputusan hakim.  

F.     Sejarah Hukum Kesehatan.

Kronologis sejarah Hukum Kesehatan, diantaranya :

1.      Pada awalnya masyarakat menganggap penyakit sebagai misteri, sehingga tidak ada seorangpun yang dapat menjelaskan secara benar tentang mengapa suatu penyakit menyerang seseorang dan tidak menyerang lainnya. Pemahaman yang berkembang selalu dikaitkan dengan kekuatan yang bersifat supranatural. Penyakit dianggap sebagai hukuman Tuhan atas orang-orang yang yang melanggar hukumNya atau disebabkan oleh perbuatan roh-roh jahat yang berperang melawan dewa pelindung manusia. Pengobatannya hanya bisa dilakukan oleh para pendeta atau pemuka agama melalui do’a atau upacara pengorbanan. Pada masa itu profesi kedokteran menjadi monopoli kaum pendeta, oleh karena itu mereka merupakan kelompok yang tertutup, yang mengajarkan ilmu kesehatan hanya di kalangan mereka sendiri serta merekrtu muridnya dari kalangan atas. Para Pendeta memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, karena dipercayai sebagai wakil Tuhan untuk membuat undang-undang di muka bumi. Undang-undang yang mereka buat memberi ancaman hukuman yang berat, misalnya hukuman potong tangan bagi seseorang yang melakukan pekerjaan dokter dengan menggunakan metode yang menyimpang dari buku yang ditulis sebelumnya, sehingga orang enggan memasuki profesi ini.

2.      Mesir pada tahun 2000 SM tidak hanya maju di bidang kedokteran tetapi juga memiliki hukum kesehatan. Konsep pelayanan kesehatan sudah mulai dikembangkan dimana penderita /pasien tidak ditarik biaya oleh petugas kesehatan yang dibiayai oleh masyarakat. Peraturan ketat diberlakukan bagi pengobatan yang bersifat eksperimen. Tidak ada hukuman bagi dokter atas kegagalannya selama buku standar diikuti. Profesi kedokteran masih di dominasi kaum kasta pendeta dan bau mistik tetap saja mewarnai kedokteran

3.      Sebenarnya ilmu kedokteran sudah maju di Babylonia (Raja Hammurabi 2200 SM) dimana praktek pembedahan sudah mulai dikembangkan oleh para dokter, dan sudah diatur tentang sistem imbalan jasa dokter, status pasien, besar bayarannya. (dari sini lah Hukum Kesehatan berasal, bukan dari Mesir). Dalam Kode Hammurabi diatur ketentuan tentang kelalaian dokter beserta daftar hukumannya, mulai dari hukuman denda sampai hukuman yang mengerikan. Dan pula ketentuan yang mengharuskan dokter mengganti budak yang mati akibat kelalian dokter ketika menangani budak tersebut.

Salah satu filosof yunani HIPPOCRATES (bapak ilmu kedokteran modern) telah berhasil menyusun landasan bagi sumpah dokter serta etika kedokteran, yaitu :

a.       Adanya pemikiran untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan praktek kedokteran yang bersifat coba-coba.

b.      Adanya keharusan dokter untuk berusaha semaksimal mungkin bagi kesembuhan pasien serta adanya larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikannya.

c.       Adanya penghormatan terhadap makhluk insani melalui pelarangan terhadap euthanasia dan aborsi.

d.      Menekankan hubungan terapetik sebagai hubungan di mana dokter dilarang mengambil keuntungan.

e.       Adanya keharusan memegang teguh rahasia kedokteran bagi setiap dokter.

4.      Abad 20 an telah terjadi perubahan sosial yang sangat besar, pintu pendidikan bagi profesi kedokteran telah terbuka lebar dan dibuka di mana-mana, kemajuan di bidang kedokteran menjadi sangat pesat, sehingga perlu dibatasi dan dikendalikan oleh perangkat hukum untuk mengontrol profesi kedokteran. Hukum dan etika berfungsi sebagai alat untuk menilai perilaku manusia, obyek hukum lebih menitik beratkan pada perbuatan lahir, sedang etika batin, tujuan hukum adalah untuk kedamaian lahiriah, etika untuk kesempurnaan manusia, sanksi hukum bersifat memaksa, etika berupa pengucilan dari masyarakat.